Diduga Serangan Jantung, Asisten I Kolut Meninggal

Diduga terkena penyakit jantung, Asisten I Kabupaten Kolaka Utara, Burhanuddin meninggal, Senin (28/2) pada pukul 01.00 Wita.

"Dugaan kuat beliau meninggal karena serangan jantung," kata dr Syarif, dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Djafar Harun Kolaka Utara, yang menangani almarhum.

Menurut dr Syarif, dugaannya itu didasarkan atas sejumlah gejala yang dialami almarhum sebelum meninggal. Antara lain, almarhum mengalami nyeri pada bagian dadanya.

Dr Syarif menjelaskan, almarhum tiba di rumah sakit sekitar pukul 01.30 Wita. Almarhum sempat diberikan pertolongan namun terlambat.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemerintah kabupaten Kolaka Utara, Tahrim Hodi mengatakan, rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di pekuburan keluarga di Kabupaten Kolaka sore har ini juga.

Sebelum meninggal, Burhanuddin sempat mengikuti acara pembukaan MTQ di Kecamatan Ngapa. Setibanya di rumahnya mendadak mengeluh sakit dan pingsan hingga meninggal.AT

Duduk Ngopi…Eh Tertembak Peluru Nyasar

Seorang anak buah kapal di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengalami luka tembak di lengan kanannya saat sedang duduk beristirahat di atas geladak kapalnya. Diduga, korban terkena peluru nyasar . Akibat kejadian itu, korban tepaksa dilarikan ke rumah sakit .

La Ganine, yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal Km Tanjung Kapuas ini hanya bisa merintih kesakitan saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Palagimata, Kota Baubau, akibat terkena peluru nyasar di lengan kanannya.

Kejadian berawal, saat korban sedang duduk santai sambil menikmati segelas kopi di geladak kapal usai melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Murhum Baubau.

Tiba-tiba terdengar suara letusan. Bersamaan dengan itu, La Ganine menjerit dan jatuh pingsan. Sejumlah rekannya yang datang memeriksa, menemukan korban terkapar di lantai kapal.

Di lengan kanan korban ditemukan luka yang terus menerus mengeluarkan darah. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Hasil pemeriksaan medis, korban diduga terkena peluru nyasar. Namun tim dokter tak menemukan proyektil peluru yang menembus lengan kanan korban.

Terkait peristiwa itu, pihak Kesatuan Polisi Pengamanan Pelabuhan (KPPP) pelabuhan Murhum Baubau, belum bersedia memberikan keterangan saat hendak dikonfirmasi. DK

Solar Langka, Ratusan Hektar Sawah Tak Bisa Digarap

Kelangkaan solar di SPBU di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang terjadi sejak sebulan terakhir tak hanya membuat para pemilik kendaraan menjerit. Ratusan petani juga ikut menderita. Pasalnya, para petani tak bisa menggarap sawahnya karena mesin traktor pembajak sawah tak bisa dioperasikan karena tak ada solar.

Ironisnya lagi, harga solar di tingkat eceran melonjak drastis hingga kisaran harga Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per liternya.

Salah seorang petani di Desa Puumbinisi Kecamatan Pondidaha, Nuhusi mengatakan, seja sebulan terakhir solar di SPBU Pondidaha cepat habis. "Kalau pasokan solar datang siang hari, malam harinya sudah habis," keluhnya.

Dia mengatakan, petani butuh solar untuk mengoperasikan mesin traktor pembajak sawah. Agar aktifitas pengolahan sawah petani tak tersendat, mereka terpaksa membeli solar di penjual eceran. Kendati harga solar di eceran lebih mahal ketimbang membeli di SPBU.

Nuhusi mengatakan, untuk membajak satu hektar sawah dibutuhkan sebanyak 25 liter solar. "Itu kalau mesin hand traktornya masih irit. Tetapi kalau mesinnya sudah mulai tua, dalam satu hektar butuh 30-40 liter," katanya. DK

Puluhan Juta Uang diKantor Pos Pondidaha Dirampok

Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Kamis (23/2) Dini hari Kantor Pos Giro Kecamatan Pondidaha dirampok, pukul 02.00 wita, ketika korban kepala Kantor Pos dan Giro Rasyid Bahtiar (42) bersama keluarganya, tengah tidur lelap, akibat perampokan itu, uang tunai senilai Rp 53,1 juta dan emas 10 gram raib, dengan total kerugian mencapai Rp 61 juta. hal itu dikatakan Kapolsek Pondidaha Ipda Ahmat Troy Aprio, AMdiK, melalui via pesan singkat, Kamis (24/2)

Ahmad mengatakan, Perampok beraksi sekitar pukul 02.00 wita saat Kepala Pos Giro Pondidaha tidur lelap, para perampok masuk melalui pagar belakang kemudian menyelinap masuk lewat jendela depan, setelah sebelumnya para perampok yang jumlahnya sekitar empat orang tersebut berhasil membobol pintu depan kantor pos.
Kata dia, setelah berhasil masuk para perampok kemudian korban disekap dan diikat dalam kamar, para Pelaku yang jumlahnya empat orang itu menggunakan senjata tajam (parang), beruntung tidak ada koban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun uang dan emasnya raib dibawah pelaku.
"Korban yang sementara itur langsung ditodongkan sebilah parang dan mengatakan jangan ribut, serahkan kunci brankas karena uang negara yang mau kami ambil, Kalau melawan saya akan bunuh korban lalu diikat bagian tangan dan kaki, begitu juga isteri korban serta iparnya, Ardian Pagala"kata Kapolsek Pondidaha
Lanjutnya, Sampai sekarang gabungan anggota Polsek Pondidaha dibantu res intel Polres Konawe masih terus melakukan pengembangan tentang identitas pelaku.(***)

Mantan Bupati Bombana Bantah Mau Kabur ke Singapura

Mantan Bupati Kabupaten Bombana, Atikurrahman, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Dana Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 7,6 miliar, membantah dirinya berencana melarikan diri ke luar negeri sesaat sebelum ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, empat hari lalu.
Saat ditemui di Rumah Tahanan Punggolaka Kendari, tempatnya ditahan sejak empat hari lalu, Atikurrahman menyatakan bahwa ia berada di Kota Makassar untuk mengobati penyakit jantung yang sudah lama diidapnya.

“Oh tidak. Saya bukan mau kabur ke Singapura. Saya di Makassar untuk berobat,” katanya usai menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang dating menjenguknya di sel tahanan.

Dalam kesempatan itu, Atikurrahman juga membantah sangkaan tim jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menduganya terlibat korupsi dana APBD kabupaten Bombana sebesar Rp. 7,6 miliar rupiah.

“Tudingan itu keliru,” katanya pendek.

Atikurrahman ditangkap tim jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di rumah sakit Stella Maris Makassar empat hari lalu. Penangkapan itu dilakukan karena yang bersangkutan sudah tiga kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh kejaksaan. Selain itu sempat beredar kabar bahwa mantan Bupati Bombana periode 2005 - 2009 itu akan melarikan diri ke Singapura dengan alasan berobat. DK

Permuni Protes Dua Kades Wawonii Tenggara Terpilih

Unaaha,Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Pusat Perhimpunan Pemuda dan Rakyat Wawonii (Pemurni) Sultra protes Dua kepala desa terpilih di Kecamatan Wawonii Tenggara, kedua oknum kades itu oleh diduga menggunakan ijazah palsu saat pilkades beberapa waktu lalu, kedua yang diduga menggunakan ijazah palsu yakni Kades Sukarela Jaya, La Ode Syafiuddin dan Kades Sainoa Indah Wa Ode Siti Warahama. hal Itu dibeberkan Pemurni Sultra, saat menggelar aksi demonstrasi di DPRD Konawe, Rabu (23/2)

Indikatornya, kata Ketua Pemurni Sultra, Muamar saat komisi I menginvestigasi beberapa waktu lalu justru hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. "Kami juga meminta ketegasan sikap pansus DPRD Konawe karena hingga saat ini belum ada hasilnya dari turun di Wawonii menginvestigasi," ujarnya
Pemurni Sultra menyatakan sikap bahwa menolak pelantikan Kepala Desa Sainoa Indah dan Kades Sukarela Jaya yang terpilih karena dinilai cacat hukum. Massa meminta proses pemilihan ulang segera digelar. Paling lambat tiga bulan.
Massa diterima Wakil Ketua DPRD Konawe, Mustakim dan Sunaryo Mondawa, anggota Komisi II, Irman dan anggota Komisi III, Musdar yang juga berasal dari Dapil Wawonii. Mustakim mengatakan, idealnya panitia sembilan dan panitia dari kabupaten tidak harus melakukan tindakan tidak terpuji dengan meloloskan calon tersebut. "Kami akan mengawal ini dan konsisten untuk mememinta pemda agar tidak melakukan pelantikan sampai masalah ini tuntas," ujarnya
Tak puas, massa pun meminta DPRD Konawe mengawal mereka bertemu Bupati Konawe, Lukman Abunawas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sayangnya, Bupati tidak berada ditempat. Saat dikantor Bupati massa diterimah Sekretaris BPMD Konawe, Sambarli. dia berjanji tidak akan melakukan pelantikan kades baik dua kades itu maupun kades lainnya.
"Tidak ada pelantikan dimasa yang akan datang. Yang ada dalam program kami hanya pelantikan Lurah Sawaeya dan pelantikan definitif Desa Sinar Mosolo. Jadi, hasil pilkades di Wawonii belum ada pelantikan,"tegas Sambarli.(***)

Anggota DPRD Asal Dapil Wawonii Minim Kontribusi.

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra) Anggota DPRD asal dapil Wawonii, masing-masing, Sumijo (Pelopor), Muh Jafar (Demokrat), Musdar (PAN) dan Harianto (Hanura) dianggap minim kontribusi di Wawonii, hal itu diungkapkan Ketua Pusat Perhimpunan Pemuda dan Rakyat Wawonii (Pemurni) Sultra Muamar usai berdialog bersama anggota DPRD Konawe, Rabu lalu.

Muamar mengatakan, pihaknya melihat dengan sangat jelas bahwa jika persoalan yang terjadi di Wawonii, dan perwakilan meraka yang ada di DPRD, konsisten dan memiliki eksistensi memperjuangakn Wawonii, persoalan yang ada tidak perlu berlarut-larut
"Ya, sangat jelas, kami melihat perwakilan rakyat, hari ini mereka kalau memang betul-betul punya eksistensi memperjuangkan masyarakat Wawonii, persoalan ini tidak perlu berlarut-larut, ini karena tidak adanya sikap dari DPRD. Utamanya, anggota DPRD dari Dapil Wawonii," kata Muamar,
Terbuktinya kata Muamar, pengakuan salah seorang anggota dewan asal Wawonii bahwa pasca investigasi Komisi I DPRD Konawe, sampai saat ini tidak ada lagi tindak lanjut dari persoalan ijazah palsu yang diduga dilakukan dua oknum kepala desa terpilih di Wawonii Tenggara.
Indikatornya, selain persoalan pilkades juga segi pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Wawonii, Silakan anda turun melihat kondisi masyarakat Wawonii, "Saya selaku Ketua Pemurni menegaskan bahwa memang anggota DPRD Konawe, khususnya perwakilan kita di dewan dapil Wawonii sangat minim kontribusinya terhadap masyarakat Wawonii," Tegas Muamar
Termasuk beberapa kasus yang ada, misalnya Kasus listrik , sampai saat ini belum tuntas, bahkan mereka sendiri berjanji akan menyelesaikan, namun DPRD seakan diam, Sedikit sekali mau mengomentari persoalan-persoalan yang ada disana, "tetapi jujur saja kita katakan, minim sekali kontribusinya,"katanya
Sementara itu, anggota DPRD Konawe asal Wawonii, Musdar menanggapi dingin tudingan Muamar, Ia membantah asumsi Muamar, dan Menurutnya, ia bersama rekan-rekannya senantiasa menyahuti persoalan yang ada di Wawonii. "Minimal secara formal, apapun persoalan disana selalu disahuti melalui mekanisme prosedural," katanya.
Menurut Musdar, Walaupun masih dalam tahap prosedural namun dimungkinkan ada inovasi-inovasi lain untuk dapat menjelaskan masalah yang ada disana, beberapa contoh kasus, misalnya, tingginya tarif air bersih di Wawonii Barat, Itupun DPRD turun secara kelembagaan dan itu sudah dimediasi.
"Insya Allah, tarif itu akan turun. Semua dipresure. Tetapi lagi-lagi legislatif bukan hak eksekusi, Persuasif kelembagaan tetap dilakukan," tambahnya.
Menyangkut anggota DPRD asal Wawonii yang dinilai minim kontribusi, Musdar mengaku kalau itu dikatakan, mungkin saja ada, tetapi kalau pun ada, anggota dewan tidak dapat melakukan 100 persen karena anggota DPRD meliki keterbatasan-keterbatasan
"Karena kita juga ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi paling tidak, hal-hal normatif yang prosedural sifatnya, itu tetap dijawab secara prosedural juga," kata Musdar (***)

Ratusan Lapak Pedagang Rubuh Diterjang Badai

Angin kencang disertai hujan deras yang melanda Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan ratusan lapak pedagang di Pasar Wameo porak-poranda. Selain merusak lapak pedagang, angin kencang juga merusak sejumlah atap rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Sedikitnya, 140 lapak pedagang di Pasar Wameo, Kota Baubau, roboh dan rata dengan tanah. Ratusan pedagang di pasar ini hanya bisa pasrah, setelah lapak tempat mereka berjualan porak-poranda akibat terjangan angin kencang yang datang tiba-tiba.

Para pedagang ini terlihat berusaha memperbaiki kembali lapak-lapak dagangan mereka yang hancur. Sebagian lainnya mengevakuasi barang-barang dagangan mereka yang masih bisa dijual kembali ke tempat yang lebih aman.

Salah satu pedagang mengaku angin kencang disertai hujan lebat tiba-tiba dating. para pedagang tidak sempat lagi menyelamatkan barang dagangannya karena lebih memilih menyelamatkan diri.

“Mungkin kalau tidak berpegang ke tiang besi, saya bisa ikut diterbangkan angin pak,” kata’” Wa Ode Maemunah, seorang pedagang. DK

Polisi Kesulitan Ungkap SK Sekdes Palsu

Unaaha,Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Sekdes Penyidikannya terus digenjot dan dikembangkan oleh Reskrim Polres Konawe, nanum pihak penyidik masih kesulitan mengungkap indikasi pemalsuan SK Sekdes tersebut, Pasalnya, berkas yang dijanjikan oleh Kasubag Kerjasama dan Pembinaan Aparatur Bagian Pemerintahan Umum Setda Konawe Yasir Buburanda Jafar, belum diserahkan hal Itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Konawe, Iptu Laupe Kasau, SH melalui Kasubbag Humas Polres Konawe, AKP Syahrir Hanafi.saat ditemui diruang kerjanya,Kamis lalu

"Yasir bilang akan menyerahkan hari ini, dia akan bawa berkas pengusulan sekdes dari Jakarta, Tetapi sampai hari ini juga belum ada," Ungkap Syahrir.
Syahrir mengatakan, yang dilaporkan oleh pelapor adalah pemalsuan, ketika dilakukan penyidikan ternyata ada berkas yang diduga palsu telah dikirim ke Jakarta, dan kalau dikaitkan antara pelapor dan yang dilaporkan, untuk sementara mereka tidak berhak diangkat berdasarkan pasal 2 PP 45/2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS.
Bunyinya, kata Syahrir, didalam PP tersebut Sekdes yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya PP ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.
"sementara yang melapor ada yang SKnya baru terbit 2006 atau 2009, berkas sekdes yang telah diusul yang lalu dianggap palsu oleh para pelapor, kita juga telah menemukan berkas asli, milik Sekdes Awuliti, Mahyuddin, ternyata tidak ada indikasi palsu didalamnya. Berkasnya apa adanya, ini untuk sementara," ujar Syahrir
Menurut Syahrir, memang Mahyuddin sekdes Awuliti ketika itu, masih mengabdi hingga 2006, yang bertandatangan dalam SK itu adalah Kades Awuliti, Ismail saat ini, Ismail tak lain adalah ayah pelapor yakni Asrul, yang mengklaim dirinya sebagai sekdes Awuliti. "Berarti bukan palsu, Tahun 2006 ada nama Mahyuddin dalam SK. Bukan Asrul. Sementara Asrul baru tamat SMA pada 2006. Sejauh ini hasil penyelidikan belum menemukan indikasi pemalsuan sebagaimana dilaporkan Asrul kepada polisi," kata Syahrir
Bahkan tudingan Asrul bahwa tandatangan Ismail, Kades Awuliti dipalsukan tidak terbukti. "Malah Ismail tidak bertandatangan dalam berkas usulan ini, Belum ditandatangan, mana pemalsuannya" kata Syahrir
Soal laporan Sarpin yang mengaku Sekdes Tawarotebota, pihaknya masih mendalami berkasnya, dan sampai saat ini pihaknya masih menunggu berkas yang telah dikirim ke Jakarta, Jadi untuk sementara belum ditemukan indikasi pemalsuannya, khusus berkas Mahyuddin.
Pihaknya masih berjalan penyelidikan. bahkan ada TTD masyarakat terkait kebenaran Mahyuddin sebagai sekdes Awuliti, Kalau mengacu PP 45/2007 itu, maka berkas Mahyuddin memenuhi syarat, yakni ber SK tahun 2004 keatas, yakni 2005 dan 2006.(***)

Diduga Menipu, Anggota DPRD Kendari Ditangkap Polisi

Seorang anggota DPRD Kota Kendari, ditangkap aparat Polda Sulawesi Tenggara, karena diduga terlibat kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah.

Dikawal ketat dua orang anggota Reskrim Polda Sulawesi Tenggara Suhadi, anggota DPRD Kota Kendari periode 2009 - 2014 ini masih sempat melempar senyum kepada sejumlah wartawan sesaat setelah mendarat di Bandara Haluoleo Kendari.

Tanpa diberi kesempatan beristirahat, anggota DPRD Kendari dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) ini langsung dibawa ke Markas Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan.

Polisi menyatakan, Suhadi terpaksa ditangkap karena anggota dewan yang menurut data sekretariat DPRD Kendari sudah berbulan-bulan tak pernah masuk kantor ini, diduga kuat terlibat kasus penipuan uang sebesar 700 juta rupiah dengan korban bernama Rekson S. Limba, seorang calon bupati di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Menurut AKBP Fakhrurrozi, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, kasus penipuan yang membuat Suhadi berstatus tersangka ini berawal pada pertengahan tahun 2010 lalu saat dirinya dimintai bantuan oleh korban Rekson S. Limba, yang berencana maju dalam pilkada di Kabupaten Bombana //

Saat itu, korban meminta bantuan tersangka Suhadi membentuk tim sukses yang akan membantu memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah. Korban lalu menyerahkan uang sebanyak 700 juta rupiah kepada tersangka sebagai biaya atas permintaannya tersebut.

Namun tim sukses yang dijanjikan tersangka hingga kini tak terbentuk. Akibatnya korban gagal menjadi calon bupati dan ikut Pilkada di Kabupaten Bombana.

Merasa dirugikan, korban lalu meminta tersangka Suhadi mengembalikan uangnya sebanyak 700 juta rupiah. Namun tersangka hanya bisa membayar Rp. 25 juta rupiah saja sambil meminta diberikan waktu untuk mengembalikan seluruhnya.

Terkait tudingan penipuan itu, tersangka Suhadi secara tegas membantahnya. Menurutnya, dirinya tidak melakukan penipuan karena ada upayanya untuk mengembalikan uang korban meski baru Rp 25 juta saja. DK

Mantan Bupati Bombana Ditahan Akibat Korupsi

Mantan Bupati Kabupaten Bombana, Atikurahman, dijebloskan ke rumah tahanan Negara oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mantan Bupati Bombana periode 2005-2010 ini di duga terlibat kasus korupsi dana APBD sebanyak Rp 7,6 miliar.

Pihak kejaksaan sendiri sebelumnya terpaksa melakukan panggilan paksa kepada Atikurahman, karna yang bersangkutan sudah tiga kali menolak panggilan pemeriksaan.

Atikurahman ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan langsung diterbangkan di Kendari. DK

Pilbub Konawe 2013, PKS Akan Berkoalisi dengan PNBK

Unaaha,Armin rumpa(Jurnalis Media Sultra)
Untuk melahirkan satu pasang calon pada Pilbub Konawe 2013 mendatang, rencananya partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki tiga kursi dilegislatif Konawe, akan berkoalisi dengan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang memiliki dua kursi di legislatif, hal itu ditegaskan Tahsan Tosepu melalui via telepon selulernya, Selasa (22/2)

Menurut Tahsan, komunikasi saat ini tengah dibangun dengan partai-partai yang akan menampilkan politisi muda untuk memimpin Kabupaten Konawe kedepan "saya sudah bangun komunikasi dengan teman-teman di PNBK, dan saya pastikan bisa berkoalisi dengan PNBK dan masih ada partai-partai lainnya yang akan berkoalisi"katanya.
Tahsan menambahkan, sampai saat ini, yang memimpin di Kabupaten Konawe belum ada dari politisi murni, "kita harus jujur sejak berdirinya mulai dari Kabupaten Kendari dan saat ini Kabupaten Konawe,belum pernah dipimpin dari politisi murni, kenapa tidak kita uji kemampuan Politisi untuk menjadi pemimpin"katanya
Tahsan Optimis politisi bisa memimpin Konawe, karena terbukti misalnya PKS dari tidak ada kursi di Legislatif menjadi ada, yang tentunya keberhasilan PKS di Konawe, didukung oleh masyarakat,
"sejak saya di PKS terbukti dari tidak ada, menjadi perwakilannya dilegislatif, kenapa tidak gelontorkan saya untuk duduk di kosong satu Konawe, karena saya masuk dipartai bukan besar memang, dari tidak ada apa-apanya PKS di Konawe, menjadi ada, dan PKS membangun tidak perorangan"kata Tahsan, yang saat ini tengan mengikuti Mukernas PKS di Yogyakarta.(***)

Dishut Konawe Kembali Ditarget PAD Dua Miliar

Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra)
Tahun 2011 Pendapatan Asli daerah (PAD) Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe ditarget dua miliar, sama halnya dengan tahun 2010 juga dua miliar, namun capaian dari target untuk tahun 2010 hanya 39 persen. hal itu dikatakan Sekretaris Dishut Konawe, H.K. Santoso saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (22/2)

Menurutnya, Target PAD tahun 2011 sama halnya dengan tahun 2010 juga sebesar dua miliar namun yang bisa dicapai hanya 39 persen, atau sekitar lebih kurang 780 juta, namun untuk tahun 2011 belum bisa diketahui berapa yang akan dicapai.
"kita belum bisa prediksi berapa yang akan dicapai tahun ini, karena kalau kita paksakan untuk mencapai target tersebut, sama halnya kita dipaksa untuk merusak hutan, mestinya diberikan target kecil, tetapi anggaran pengawasan dilehihkan"kata Santoso.
kata dia, sektor capaian PAD untuk Dishut hanya dari Izin pemenfaatan kayu, untuk lainnya tidak ada, dan untuk izin pemanfaatan kayu tanah milik untuk tahun 2011,di Konawe hanya ada tiga, di Kecamatan Latoma dua Izin yang dikeluarkan dan Kecamatan Tongauna satu izin.
"areal kepemilikan masyarakat, semakin hari semakin sempit, sehingga pemberian izin pemanfaatan kayu milik juga sedikit yang dikelurkan, kita juga tidak mungkin mau paksakan orang untuk menebang kayu"Ujar Santoso (***)

Dishut Konawe Amankan 21 Batang Kayu Jati

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Sedikitnya dua puluh satu batang kayu jati yang berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Pondidaha, diamankan Dinas Kehutanan Kabupten Konawe, di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha, awal Januari lalu.

"21 batang kayu jadi tersebut, kami amankan tanpa pemiliknya, tetapi kayu jati itu berasal dari HTI, karena kayu itu masih berada dihutan jati, jadi itu temuan kami, termasuk hasil curian"kata Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Yasir Syam saat ditemui diruang kerjanya, Senin (21/2)
Menurutnya, ke 21 batang kayu tersebut masuk kategori A1 atau kayu berdiameter diatas 30 cm, dengan panjang dua meter, namun belum dihitung kubikasinya, pelakunya pun tidak berada ditempat "mereka tebang dengan gunakan kampak, sehingga tidak terdengar saat melakukan aksinya" Ujar Yasir.
Saat ini dengan kejadian tersebut, kata Yasir, pihak kehutanan selalu melakukan monotoring kawasan HTI tersebut, pasalnya jika tidak diawasi secara kontinyu dipastikan akan ada pelaku-pelaku yang menjarah hutan jati tersebut.
Yasir mengakui, khususnya di Kabupaten Konawe, termasuk kategori rawan pencurian kayu, atau pembalakan liar, dan hampir terjadi disemua Kecamatan, yang terdapat hutan lindung.(***)

Tahsan Tosepu Siap Tarung di Pilbub Konawe 2013

Unaaha Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Setelah sebelumnya Ardin menyatakan siap ambil bagian dalam pertarungan di Pemilihan Bupati (Pilbub) Konawe 2013 mendatang, kini giliran Tahsan Tosepu dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Konawe, yang juga anggota Legislatif Konawe, Ketua Komisi C juga menyatakan akan ikut bertarung dalam Pilbub di Konawe 2013 mendatang.

Menurut Tahsan, untuk pemeimpin kedepan di Konawe sebaiknya lahir dari politisi murni, yang memiliki kemampuan untuk membangun daerah "kita ingin pemimpin di Konawe kedepan lahir dari politisi murni, yang siap membangun menuju perubahan untuk semua"katanya.
Dia kata mengatakan, jika masyarakat memberikan kepercayaan kenapa tidak dicoba, untuk menjadi pemimpin di Konawe, pasalnya sejak Konawe berdiri yang dulunya Kabupaten Kendari sekarang menjadi Kabupaten Konawe, belum pernah dipimpin oleh politisi murni, "setahu saya Konawe ini sejak berdirinya, belum pernah dipimpin asal politisi murni"ujar Tahsan.
Kata dia, saat ini tengah melakukan konsolidasi secara intens, dengan struktur dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sampai ke tingkat ranting, termasuk melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh baik itu, tokoh masyarakat, pemuda dan Agama di Konawe.
"segala persiapan tengah kita siapakan, karena besar kecilnya sesuatu dalam politik, harus kita perhitungkan"Ujar tahsan melalui via telepon selulernya, Senin (21/2)
lanjutnya, saat ini pula tengah mempersiapkan tim pemenangan yang solid dan relawan yang siap untuk bekerja, juga termasuk mempersiapkan cost politik, juga menyiapkan visi dan misi untuk pemerintahan lima tahun kedepan (***)

Unilaki Memperoleh Hibah Tanah Dari Gubernur

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Universitas Lakidende memperoleh hibah tanah dari gubernur Nur Alam seluas tiga hektar, selain itu juga memperoleh bantuan dana pembangunan senilai enam ratus juta rupiah untuk pembangunan fasilitas, hal itu dikatakan Rektor Unilaki Gusarmin Sofyan saat ditemui di Unilaki, Sabtu (19/2).

Gusarmin mengaku, bantuan yang akan diberikan oleh Gubernur tersebut, yang berupa tanah akan digunakan untuk perluasan areal pembangunan fasilitas ruang belajar, termasuk pambagunan sarana penunjang seperti laboratorium dan perpusatakaan.
"ada juga bantuan dana senilai enam ratus juta, itu nanti kita gunakan juga untuk pendanaan pemabanguan fasilitas di Unilaki, dan bantuan itu akan diserahkan pada saat dies natalis yang ke 13 pada 26 Pebruari mendatang"kata Gusarmin.
kata Gusarmin, selain bantuan dari gubernur juga ada bantuan hibah dari Mantan Bupati Konawe, Razak Porosi berupa tanah, seluas sepuluh hektar berlokasi di Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe. kata dia, tanah bantuan dari Razak Porosi itu juga akan diserahkan pada saat dies natalis ke 13 di Unilaki, dan tahan tersebut nantinya akan digunakan untuk tempat praktek lapangan bagi Mahasiswa khususnya mahasiswa pertanian.(***)

Solar Langka,Puluhan Sopir Truk Mengganggur

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak hanya dirasakan petani padi sawah, yang tidak bisa mengoperasikan taktornya untuk membajak sawah mereka, tetapi dirasakan pula oleh puluhan sopir truk di Konawe, pasalnya rata-rata mobil yang digunakan berbahan bakar solar, tidak bisa beroperasi, sehingga mobil truk tersebut hanya diparkir dipinggir jalan.

      salah seorang sopir truk Adin mengaku, sudah tiga hari tidak memperoleh solar, dari SPBU, terpaksa truknya hanya parkir dipinggir jalan, tidak lagi beropersi"bagaimana mau jalan, mana lagi mau mengantar bahan bangunan pasir kepelanggan kalau tidak ada solar,jadi lebih baik parkir begini, apalagi truk yang saya gunakan menggunakan tujuh puluh liter solar untuk bisa beropersi"katanya

    Adin berharap, agar pemerintah secepatnya bertindak dan mengambil sikap, agar tidak terjadi kelangkaan solar berkepanjangan,"jadi kalau bisa pemerintah bertindak secepatnya supaya tidak terjadi kelangkaan begini"harapnya.

    Sopir truk lainnya, yang ditemui yang truknya tengah mogok didepan SMAN 1 Unaaha, Tibi mengaku, dirinya mengalami kesulitan memperoleh solar dari SPBU dan truknya tidak bisa lagi beroperasi, apalagi ada pelanggan pasir yang harus dilayani tetapi tidaknya tidak bisa berbuat banyak dengan langkanya solar"mobil saya mogok, tadi sempat didorong oleh warga"katanya.

    Singgi yang juga sopir truk yang ditemui tengah memarkir kendaraannya dipinggir jalan mengaku, pengangkutan barang dari Unaaha tujuan kendari terhambat, pasalnya dirinya kesulitan memperoleh solar, "kita kita bisa beropersi mengangkut barang dari Unaaha ke Kendari, karena sudah dua hari tidak dapat solar, saya juga berharap ada sikaplah dari pemerintah" ujarnya.

    sama halnya dengan Sahar, Sopir Truk dari Kolaka tujuan Kendari mengaku, mobil truknya terpaksa diparkir dipinggir jalan dan menunggu sampai ada solar, karena di SPBU tidak memperoleh solar, "kita lagi menunggu solar, karena di Unaaha solar tidak ada, jadi lebih baik kita menunggu, kalau tidak ada solar kita menunggu sampai ada,kalau tidak ada kita sabar saja,karena tidak bisa juga jalan kalau tidak ada solarnya" katanya

    Dari pemantauan dilapangan, sejak Jum'at sore sampai minggu mobil truk banyak diparkir dinggir jalan, mereka rata-rata tidak bisa beroperasi karena sulitnya memperoleh bahan bakar solar.(***)

Musda KNPI Konawe, Dukungan Terhadap Irwan Nur Terus Mengalir

Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra)
Dukungan pencalonan Irwan Nur, SP sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) KNPI Kabupaten Konawe mulai mengalir dari Organisasi Kepemudaan (OKP), baik itu datangnya dari ini Himpunan Pemuda Al-Khairat, Angkatan Muda Ka'bah dan Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Konawe (forkom), maupun dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unilaki.

Ketua Himpunan Pemuda Al-Khairaat kabupaten Konawe Mahbub Fauzi, menyatakan bahwa OKP Himpunan Pemuda Al-Khairat Kabupaten Konawe mendukung sepenuhnya Irwan Nur yang akrab disapa Iwe, sebagai Calon Ketua DPK KNPI Kabupaten Konawe dengan berbagai pertimbangan,
“alasan mendasar kami memberikan dukungan pada Iwe karena dalam kacamata penilaian kami beliau merupakan sosok yang sangat inovatif dalam pengembangan suatu organisasi, selain itu dari sisi religius beliau juga merupakan sosok yang pas dengan visi Himpunan Pemuda Al-Khairat” kata Mahbub.
Selain memberikan dukungan penuh kepada Irwan Nur, Mahbub juga menyatakan, bahwa saat ini mulai membangun komunikasi dengan berbagai OKP dibawah naungan KNPI yang berbasis religius untuk mensolidkan diri mendukung Irwan Nur.
”saat ini saya mulai jalan untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai OKP yang berbasis religius untuk memberikan dukungan terhadap iwe, semua ini saya lakukan dengan sukarela karena saya ingin melihat KNPI jauh lebih baik di masa yang akan datang” ujar Mahbub
Ketua Angkatan Muda Ka’bah Kabupaten Konawe Mirdan juga menyatakan dukungannya terhadap Iwe,”saya selaku Ketua Angkatan Muda Ka’bah kabupaten Konawe sebagai salah satu OKP yang memiliki hak suara dalam Musda KNPI mendukung sepenuhnya Kanda Iwe dalam perhelatan Musda KNPI Konawe” katanya.
Ketua Forkom, Rolansyah Aria. Pribadi , SH menyatakan bahwa, meski pihaknya tidak memiliki hak suara di Musda KNPI tapi siap bekerja untuk memenangkan Irwan Nur untuk memenangkan pertarungan di KNPI”."kami siap bekerja untuk menagkan Iwe"katanya
Salah seorang aktivis di Konawe Salim Alisman dan Calon Wakil Ketua BEM Unilaki, Israjab saat ditemui juga memberikan dukungan moralnya terhadap pencalonan Iwe sebagai Ketua DPK KNPI Kabupaten Konawe.
Sementara itu Iwe saat ditemui terkait dukungan yang mengalir kepadanya menyatakan bahwa, bersyukur dengan adanya dukungan kepadanya "syukur alhamdulillah atas dukungan dari berbagai elemen yang telah menyatakan sikap mendukung saya, ini merupakan seinyalemen yang bagus untuk fight bertarung di Musda nantinya” Ujarnya.(***)

Kelangkaan BBM Karena Adanya Pengurangan Stok

Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra)
Kepala Seksi (Kasi) Minyak dan Gas Bumi Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe Ir. Andi Rifai menyatakan, terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), karena adanya pengurangan stok yang didistribusikan ke SPBU yang ada di Konawe dari delapan belas liter menjadi lima ribu liter, dari Depot Pertamina.

"yang pertama itu dari Sultra khususnya kita di Konawe memang dibatasi oleh pihak depot, dari delapan belas ribu liter menjadi delapan ribu liter maksimal, solar dengan premium, karena dihawatirkan,ada penumpukkan dengan pelayanan jergen kalau dari SPBU"kata Andi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (17/2) Andi mengatakan, di SPBU juga melayani petani tetapi yang memiliki surat keterangan dari desanya masing-masing, dan jika surat keterangan tersebut ada, pihak Pertambangan mengeluarkan rekomendasi agar petani tersebut mendapatkan pelayanan di SPBU. "kecuali kalau semacam petani, kalau ada semacam surat keterangan dari Desa, dikelurkan rekomendasi dari pihak pertambangan baru bisa dilayani" Jelas Andi Kata dia, untuk mengatisipasi hal itu, pihaknya telah menurunkan petugas yang akan memantau secara langsung ke SPBU supaya, pihak SPBU mengadakan pembatasan pengisian bahan bakar baik itu premium maupun solar, dan diprioritaskan kepada pengendara baik itu roda empat maupun roda dua. "antisipasi kita dari pihak pemerintah, kita menurunkan petugas untuk memantau,supaya SPBU membatasi dan mengutamakan yang kendaraan roda empat dan roda dua" Ujar Andi Dari pemantauan dilapangan oleh koran ini, di Beberapa SPBU yang ada di Konawe, baik itu di SPBU yang ada di Kecamatan Lambuya, Kecamatan Unaaha, Kecamatan Wawotobi dan Pondidaha, rata-rata SPBU yang ada, melayani pengambilan BBM baik itu solar maupun premium dengan menggunakan Jergen baik lima liter maupun tiga puluh lima liter.(***)

Kadaluarsa, KAHMI Digugat Kader HMI

Unaaha, Hasrudin Laumara (Jurnalis Kendari Pos)
Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Konawe periode 2003-2007 dibawah komando Takdir Ali Mappisangka "digugat" kader HMI Cabang Unaaha. Melalui ketua umumnya, Aljan Indraprasta, HMI Cabang Unaaha menyuarakan presidium KAHMI untuk segera menggelar Musda. "Musda ini juga untuk memperjelas kepemimpinan di KAHMI, sehingga kami inginkan secepatnya digelar Musda. KAHMI yang ada saat ini ilegal karena kepengurusannya sudah kaladuarsa," tegas Aljan Indraprasta, didampingi Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP), Jumat (18/2) kemarin.

Aljan mempertanyakan eksistensi KAHMI Konawe saat ini. Dimana KAHMI idealnya wadah bagi alumni yang dapat memberikan motivasi kepada kader. "Eksistensinya sebagai organisasi kader harusnya ada kontribusi kepada kader HMI dan sebagai organisasi sosial, KAHMI harusnya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tetapi itu tidak berjalan," tambahnya sembari "menggugat" kontribusi KAHMI kepada kader HMI bukan dalam arti finansial melainkan kontribusi moril. Senada Aljan, Kabid PTKP HMI Cabang Unaaha, Sigit Joharis Tosepu menekankan Maret nanti, majelis daerah KAHMI Konawe harus menggelar musda. Jika itu tidak terealisasi, Sigit menekankan lebih baik KAHMI dibubarkan saja. "Saya lihat ada upaya status quo. Karena sampai saat ini belum ada gerakan untuk musda KAHMI. Meski kami belum melihat KAHMI menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Tetapi dengan musda itu maka akan mengeliminir kekuatiran kami," tegasnya. Sementara itu, presidium KAHMI Konawe, Nunung S Piagi, SS membenarkan kepengurusan Takdir Ali Mappisangka telah berkahir 007 silam. "Memang kita punya kepengurusan sejak 2007 sudah berakhir. Makanya tidak bisa restrukturisasi kecuali melalui musda. Karena itu ada surat dari pusat tahun lalu, entah teman-teman terima atau tidak yang pasti instruksi KAHMI Pusat untuk semua majelis daerah agar segera musda bagi yang sudah berakhir kepengurusannya. Saya sudah konfirmasi sama teman-teman seperti Ardin dan Hasim untuk musda tahun lalu, mereka menyanggupi," ujar guru SMPN di Soropia ini, kemarin. Tetapi sampai hari ini musda itu tidak terlaksana. Menurutnya, musda KAHMI memang harus segera dilaksanakan. "Kalau tidak, nanti terkesan ada sekelompok teman-teman di KAHMI memanfaatkan KAHMI untuk kepentingan tertentu. Memang harus musda. Dan KAHMI selama ini vakum dan sudah lama berakhir (kepengurusannya). Kita berharap dengan musda ini melahirkan kepengurusan baru unttuk menghidupkan kegiatan KAHMI. Selama ini kan vakum sekian tahun. Entah apa kegiatan teman-teman di KAHMI," tambahnya. Diakuinya, KAHMI krisis kontribusi terhadap kader dan masyarakat Konawe. "Memang tidak ada gerakan sosial bagi masyarakat dan kegiatan keilmuan bagi kader HMI. Kalau bantuan finansial kepada kader lantas diartikan kontribusi maka itu keliru standar ukuran teman-teman kahmi. Kalau hanya memberikan finansial bagi kader HMI lalu dianggap kontirbusi, saya kira tidak cukup kalau hanya itu," tutupnya. (***)

Unilaki Dorong Dosen Peneliti Muda

Unaaha,Armin Rumpa (Media Sultra)
Universitas Lakidende (Unilaki) Kabupaten Konawe guna menumbuhkan minat untuk menjadi peneliti akan mendorong dosen peneliti muda, dan tidak hanya dari program penelitian dari Dirjen perguruan tinggi (Dikti) tetapi juga dianjurkan untuk membuat jaringan penelitian dengan lembaga-lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketua Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unilaki Anas Arifin saat ditemui diruang kerjanya Rabu (16/2) mengatakan, saat ini di Unilaki terdapat 53 dosen dari lima fakultas, yang didorong untuk menjadi peneliti muda. kata dia, saat ini pula ada dua riset yang dikeluarkan dari fakultas pertanian (Faperta), diantaranya riset mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dan riset rencana sinergis di masyarakat. " 33 orang yang telah mengajukan proposal penelitiannya ke Dikti dan 14 orang yang lolos proposalnya, dari 14 orang peneliti sementara dua orang lainnya sebagai dosen yang tengah mengabdi"kata Anas Ditempat yang sama rektor Unilaki Gusarmin Sofyan menambahkan, program penelitian bagi dosen muda tersebut, merupakan program penyeragaman bagi dosen muda untuk menjadi peneliti."dosen perlu diberikan motivasi dan diingatkan kembali agar menjadi terbiasa dan berminat menjadi peneliti"kata (***)

BBM Langka, Ratusan Hektar Sawah Terbengakalai

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Ratusan hektar sawah di Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe terbengkalai pengolahannya. Pasalnya mesin traktor yang dijadikan sebagai pembajak sawah tidak bisa beroperasi karena tidak ada bahan bakan minyak (BBM) jenis solar, sementara musim tanan sudah dimulai.

Dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, yang terjadi selama kurun waktu sebulan terakhir, tidak hanya dirasakana oleh pengguna kendaraan tetapi dirasakan juga petani di Kelurahan Ameroro Petani Asal Kelurahan Ameroro Latang, saat ditemui dipersawahannya menuturkan kelangkaan minyak sudah terjadi selama sebulan terakhir, dan handtraktornya tidak bisa beropersi untuk membajak sawah"sudah hampir satu bulan solar langka,"katanya kata Latang, untuk memperoleh solar guna mengopersikan handtraktor untuk membajak sawah dirinya terpaksa, membeli dipengencer dengan harga yang cukup tinggi, atau dua kalipipat dari harga di SPBU "beli solar dipengencer, harganya delapan ribu"Ujarnya kata dia, pada bulan Pebruari ini, saatnya untuk mengerjakan sawah, pasalnya pada bulan Maret dimulai musim tanam, jika tidak dikerjakan sawahnya dan tidak dilakukan penanaman, pada bulan Juni, air irigasi akan ditutup, karena akan dibagikan keareal persawahan lain, namun dirinya terpaksa harus pasrah dengan kelangkaan solar trsebut "na bulan ini harus turun semua kerja sawah, karena tanggal 5 bulan 5 ditutup air,jadi harus selesai menanan bulan tiga, jadi bagaimana mau menanam kalau begini" keluh Latang. (***)

Ratusan Warga Desa Diancam dan Diusir Aparat Pemda Muna

Gara-gara menyatakan desanya keluar dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ratusan warga Desa Tanjung yang berada di perbatasan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, terpaksa mengungsi ke Pulau Buton. Hal ini dilakukan warga karena mereka diintimidasi, diancam dan diusir oleh aparat pemerintah daerah setempat terhadap warga di desa itu.

Menggunakan berbagai jenis perahu, sebanyak 318 jiwa warga Desa Tanjung tiba di Dermaga Lombe, Pulau Buton, Selain membawa anak dan istrinya, ratusan warga desa ini juga mengungsi sambil membawa berbagai perabot rumahnya seperti kasur dan kompor.

Para pengungsi yang sebagian besar berusia lanjut ini terpaksa harus rela bertahan di ruang tunggu Dermaga Lombe yang sebagian lantainya tergenang air. Sebagian warga ada juga yang mendirikan tenda-tenda darurat untuk tempat menginap sementara.

Menurut warga, mereka tepaksa mengungsi karena diusir oleh sejumlah aparat pemerintah kecamatan dan desa tempat mereka bermukim selama ini. Warga mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah itu karena warga menyatakan diri keluar dari wilayah pemerintahan Kabupaten Muna.

“Kami ini suku Buton pak, bukan suku Muna. Selain itu, puluhan tahun bergabung di Kabupaten Muna tak ada hasil-hasil pembangunan apapun di desa kami,” kata Aima, seorang ibu, warga Desa Tanjung yang ikut mengungsi bersama suami dan empat orang anaknya.

Dulunya, Desa Tanjung merupakan wilayah Kabupaten Buton. Namun saat terjadi pemekaran Kabupaten Muna dari Kabupaten Buton pada tanggal 2 Maret 1960, Pemerintah Kabupaten Muna memasukkan Desa Tanjung menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Muna sebagai pelengkap administrasi pemekaran.

Ironisnya, sebagian besar warga di Desa Tanjung merupakan Suku Buton. Selain itu, selama puluhan tahun bergabung di Kabupaten Muna, desa mereka sama sekali tak tersentuh pembangunan Bahkan menurut warga, bangunan sekolah di desany kondisinya sudah sangat tidak layak untuk disebut sarana pendidikan.

Hal inilah yang membuat warga di Desa Tanjung hendak keluar dan ingin bergabung kembali menjadi wilayah dari Kabupaten Buton.

Namun keinginan warga ini ditentang aparat pemerintah setempat. Melalui aparat Muspika kecamatan dan kepala desa, warga dipaksa untuk tetap bertahan bergabung di wilayah pemerintahan Kabupaten Muna. Namun warga tetap bersikeras menolak. Akibatnya, sejumlah aparat desa mengintimidasi, mengancam bahkan mengusir warga. DK

Sebulan Terakhir Solar Langkah Di Unaaha

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Bahan Bakar Minyak jenis Solar selama sebulan terakhir mengalami kelangkaan, pasalnya stok dari Depot Pertamina yang mestinya setiap harinya berkisar enam belas Ton, tetapi yang terjadi adalah tiga sampai empat hari baru ada pasokan dari depot itupun hanya lima ton, setiap suplay, selain itu, jenis solar juga digunakan oleh industri yang mengambilnya dari SPBU di Unaaha

"disinikan banyak yang gunakan misalnya petani, termasuk home industri, mestinya tidak bisa mengambil disini tetapi kadang-kadang mereka datang ambil, seharusnya tidak boleh, karena memang sudah aturan dari depot karena ada jatahnya, ada khusus mobil yang mengantarkan mereka untuk industri" kata Nasdar yang akrab dipanggil Arnol yang juga karyawan di SPBU Unaaha, saat ditemui di SPBU Unaaha, Rabu (16/2) menurutnya, pasokan dari Depot Pertamina, yang mestinya setiap hari disuplay enam belas ton tetapi pada kenyataannya, tiga sampai empat hari baru ada pasokan,itupun hanya lima ton,sehingga tidak mencukupi kebutuhan BBM jenis solar untuk Unaaha, "karena kurangnya stok BBM Jenis Solar dari depot Pertamina, bahkan tiga sampai empat hari baru datang,itupun hanya lima ton yang didatangkan, mestinya enam belas ton, itupun harus setiap hari untuk mencukupi kebutuhan BBM"kata Arnold Arnol mengatakan, kelangkaan BBM jenis solar tersebut sudah berlangsung selama sebulan terakhir, sehigga menyebabkan antrian panjang "sudah ada satu bulan mengalami kelangkaan, sehingga setiap hari terjadi antrian" Ujarnya salah seorang sopir mobil yang ikut antian Rusli mengaku, dirinya selalu antrian setiap harinya sehingga, dirinya mengharapkan ada perhatian dari pihak yang terkait agar pasokan BBM ke Unaaha tidak mengalami hambatan, "habis solar sejak daripagi, sudah lima jam saya antri, yang saya minta diusahakan BBM solar supaya tidak macet solarnya, karena setiap harinya selalu begini" katanya. (***)

Unilaki Akan Mewisuda Ratusan Mahasiswa

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Sedikitnya 324 Mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki) Kabupaten Konawe dari lima Fakultas yang terdiri dari enam Program Studi, akan di Wisuda 26 Pebruari mendatang. Hal itu dikatakan ReKtor Unilaki Drs.H. Gusarmin Sofyan,MPd, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (16/2)

Gusarmin merinci, dari lima Fakultas tersebut diantaranya, Fakultas Administrasi 63 orang Mahasiswa, Faperta 17 orang mahasiswa, Fakultas Teknik 9 orang mahasiswa, Fekon 53 orang mahasiswa dan FKIP Prodi Bahasa Indonesia 93 orang serta Prodi Bahasa Inggeris 89 orang mahasiswa. menurutnya, mahasiswa yang diwisuda tahun 2011 mengalami peningkatan, pasalnya pada tahun 2010 lalu, hanya 245 orang mahasiswa, dalam artian mengalami peningkatan dari tahun ketahun."ini ditunjang dengan staf pengajarnya, yang kualitasnya mulai meningkat, karena rata-rata dosennya berpendidikan S2"ujar Gusarmin didampingi Dekan Pertanian Sirajudin dan Anas Arifin. Lanjutnya, selain ditunjang oleh kualitas staf pengajarnya, juga sarana dan prasarana mulai menglami perkembangan, termasuk Administrasi mulai baik, walaupun baru terakreditasi C namun untuk kedepan akan ditingkatkan menjadi B "Unilaki ini dulunya reot sekarang telah meningkat sarana dan prasarananya, itu kita genjot trus sebagai syarat Perguruan tinggi yang baik" jelas Gusarmin.(***)

Sekum DPD PAN Konawe Siap Rebut KNPI Konawe

Unaaha, Hasrudin Laumara (Jurnalis Kendari Pos)
Perebutan kursi Ketua Umum DPK KNPI Konawe baru akan diperebutkan Maret mendatang. Namun tensi politik jelang musda itu kian memanas. Irwan Nur, SP, wakil sekretaris umum DPD PAN Konawe menyatakan siap merebut kursi Ketua Umum DPK KNPI Konawe.

Irwan Nur mengatakan hal yang mendorongnya tampilnya dalam bursa ketua KNPI Konawe yakni ia hendak memberi warna baru dalam pemilihan ketua KNPI Konawe. Dimana selama ini terbangun stigma ketua umum DPK KNPI berasal dari kalangan menengah keatas. "Itu salah satu terobosan yang ingin saya lakukan. Tidak melulu hanya anak pejabat, anak mantan pejabat maupun dari golongan lainnya," ujar kader HMI Cabang Kendari itu, Rabu (16/2) kemarin. Menyangkut Wayung Lasandara (Ketua KNPI Konawe sebelumnya dan Ujung Lasandara, Ketua KNPI saat ini), Irwan Nur melihat itu hanya faktor kebetulan semata. Dimana saat pemilihan lalu tidak ada figur yang mampu menandingi Ujung Lasandara sehingga terpilih menjadi ketua umum. Selain itu, Irwan Nur ingin melakukan perubahan signifikan dalam mengeksiskan KNPI Konawe. "Saya tidak ingin KNPI hanya milik segeliintir orang. Selama ini KNPI belum membasis sampai ke akar rumput dan belum menampung aspirasi gerbong yang selama ini mengeksiskan KNPI. Perlu diketahui, KNPI ditopang organisasi kepemudaan (OKP) seperti HMI, BM PAN, PMII, Al Washliyah dan lain-lain. Semuanya merupakan OKP yang mengeksiskan KNPI," tambah mantan sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan KNPI Bondoala diera Wayung Lasandara (Ketua Umum DPK Konawe sebelumnya,red). Indikatornya, tidak terbangun komunikasi dengan OKP itu sehingga kesannya hampir tidak dilibatkan dalam program yang dijalankan KNPI. Idealnya, KNPI menjadi payung OKP-OKP itu. "Saya inginkan ada paradigma baru. KNPI selama ini hanya berharap sokongan dari pemerintah daerah untuk jalankan program kerja. Saya inginkan KNPI melakukan rutinitas gerakan roda ekonomi pemuda. Dan saya sudah melakukan itu. Harusnya ini dapat dimediasi pemerintah," tutur Wakil Sekretaris DPD PAN Konawe ini. Perubahan lain yang hendak dilakukan yakni selama ini KNPI terjebak dalam kegiatan seremonial belaka, seperti kejuaraan olahraga belaka. Menurutnya, itu tidak berkelanjutan. "Mengapa tidak dilakukan terobosan membentuk ekonomi pemuda di kecamatan seperti mengelola kewirahusahaan," imbuhnya. Irwan Nur mengklaim telah menggalang konsolidasi dengan merangkul elemen yang memiliki hak suara. Sebagai kader HMI yang memiliki kedekatan emosional, ia telah merangkul HMI. "Untuk dukungan dari KNPI Kecamatan, tidak etis lah saya sebut. Tetapi saat ini lebih dari setengah KNPI Kecamatan sudah memberi dukungan," tutupnya. (din)

Nih....Guru Paling Sexy di Cina

Jikalau ada hal di dunia ini yang membuat kita ingin kembali ke masa SD, tentulah itu Zhu Songhua, seorang guru bahasa yang mengajar di kelas 1 SD Jiangsu Nantong yang dijuluki Guru Paling Sexy di Cina.

Menurut laporan Yangtse Evening News, hampir setiap malam, tubuh aduhainya, senyum manis, pakaian seksi yang fashionable serta kecantikan alaminya, dapat dinikmati secara online sehingga membuatnya menjadi sangat terkenal di dunia maya.

Namun yang paling mengejutkan adalah identitasnya sebagai guru bahasa sekolah dasar di SD Negeri Jiangsu Nantong. Akibatnya, ia mendapat gelar “Guru Cewek Paling Sexy di Cina”.

Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengalami popularitas besar di internet tapi pada saat yang sama juga mengalami kritik dan skeptisisme. “Saya hanya orang biasa, hanya ingin hidup normal, tidak mencoba untuk mendapatkan publisitas,” kata guru yang luar biasanya pernah memenangkan penghargaan sebagai guru teladan.

Pada awal September lalu, Zhu Songhua muncul di program “Happy Night” pada stasiun TV Satelit Jiangsu dengan tajuk “Guruku Istimewa”. Kehebohan langsung terjadi ketika ia berada di atas panggung, dengan banyaknya penonton yang memujinya sebagai wanita cantik.

Ketika diminta pendapatnya tentang profesi guru, ia berpendapat bahwa tidak ada siswa yang buruk, hanya guru yang buruk. Mengajar siswa tentang cinta dan tanggung jawab adalah yang paling penting, dan ketika dia bertemu dengan anak nakal, dia tidak memarahinya namun berupaya lebih sabar membimbing dan mengajarinya.

Sejak lulus dari Nantong Normal University, Zhu Songhua telah bekerja sebagai guru bahasa sampai sekarang. Zhu Songhua muncul di internet dengan kecantikan, gayanya yang modis, trendi serta keseksiannya, namun ia sebenarnya seorang guru yang luar biasa di sekolah. Setelah menjadi terkenal, banyak orang tua siswa “tidak memandangnya berbeda, mereka percaya bahwa perempuan ingin menjadi cantik adalah sifat, bahwa seorang wanita cantik menghadiri kelas dapat membuat suasana kelas lebih menyegarkan dan santai, dan apa yang orang tua lebih pedulikan adalah kemampuan mengajar.”

Zhu Songhua telah diundang berkali-kali untuk menjadi model majalah oleh para fotografer profesional. Namun belum meresponnya segera.

Zhu Songhua, 30, belum menikah, tinggi 168cm, berat 50kg dan ukurannya adalah 34, 26, 34. Memang ia sangat cantik dan glamor, dan saya yakin semua anak ingin menghadiri kelasnya. Namun mereka mendengarkan pelajaran atau hanya menatapnya?

Kalau saya, ogah naik kelas 2!!!

Busyet...Saat Ini Jumlah PNS 4,7 Juta Orang

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat hingga 30 Juni 2010 total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada baik di pusat maupun daerah mencapai 4.732.472 orang. Jumlah itu sudah termasuk 920.702 tenaga honorer dan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berjumlah 53.000 orang.

Menurut data BKN selama periode 2004-2009 tambahan formasi PNS sangat besar diperuntukkan bagi tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 70 persen. Sedangkan untuk mengangkatan PNS jalur umum pemerintah hanya memporsikan jatah 30 persen saja.

Menpan EE Mangindaan mengakui jika besarnya jumlah tenaga honorer yang diangkat tersebut tidak dapat diharapkan dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat sekarang ini.

Dengan jumlah abdi negara yang cukup besar ini, kata Mangindaan, juga berimplikasi pada besarnya belanja pegawai. "Belanja pegawai rata-rata sudah diatas 50 persen," tuturnya.

Bahkan lanjutnya, ada daerah yang belanja pegawainya mencapai 76 persen dari total anggaran daerah. Dan hanya sedikit daerah yang belanja pegawainya dibawah 40 persen. Besarnya belanja pegawai ini berdampak pada alokasi belanja publik yang seharusnya diporsikan bagi kepentingan masyarakat.

Atas hal ini, mantan Gubernur Sulut ini menegaskan, dalam perumusan RPP tentang pengangkatan abdi negara pihaknya akan secara tegas mengatur mengenai pengangkatan PNS. Jika tidak lanjutnya, akan terjadi ledakan dari semakin banyaknya tenaga honorer yang masuk di instansi pemerintah.

"Kalau mereka tidak menuntut menjadi PNS, ngak masalah yang jadi masalah kalo mereka menuntut menjadi PNS, padahal penerimaan honorer untuk bekerja di instansi pemerintahan sudah ditutup," ujarnya. KE

Nasib Tragis Pencuri Bebek

Ini sungguh tragis. Gara-gara tertangkap basah hendak mencuri bebek, Agus warga pemuda warga Desa Puuroda, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, harus menahan sakit lantaran di perutnya tertancap sebatang tombak. Ironisnya, pihak rumah sakit tak berani melakukan operasi karena tak memiliki fasilitas yang memadai.

Saat berada di rumah sakit, Agus tak henti merintih kesakitan akibat sebatang tombak yang biasa digunakan untuk berburu hama babi, masih menancap di bagian perutnya sebelah kiri.

Pihak Rumah Sakit Umum Kolaka sendiri hanya mampu mencabut tongkat tombak, sementara mata tombak masih menancap di perut Agus. Agus akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe untuk perawatan lebih lanjut, karena pihak Rumah Sakit Umum Kolaka tidak memiliki fasilitas memadai untuk melakukan operasi.

Kasus yang dialami Agus itu berawal saat dirinya tertangkap basah hendak mencuri bebek milik Syamsul, tetangganya sendiri.

Syamsul kemudian mengambil sebatang tombak yang biasa ia gunakan untuk berburu hama babi dari kolong rumahnya. Tak disangka, Agus yang merasa aksinya ketahuan nekat menyerang Syamsul yang secara reflex langsung mengacungkan tombak yang dipegangnya ke arah Agus.

Akibat perbuatannya itu, Syamsul harus menjalani pemeriksaan di Kantor polisi di Kabupaten Kolaka. Sementara Agus sendiri hingga kini harus menjalani perawatan di rumah sakit. DK

Bayi Lahir Tanpa Batok Kepala

Unaaha, Hasrudin Laumara (Jurnalis Kendari Pos)
Irfan, seorang ayah muda di Kelurahan Ambekairi, Unaaha, hanya mampu terpekur melihat anak sulungnya meninggal dunia. Bayi laki-laki yang belum sempat diberi nama itu dan baru berusia beberapa jam itu meninggal lantaran tidak memiliki batok kepala.

Irfan yang biasa disapa Ipan itu menuturkan tidak tahu menahu hal itu bisa terjadi. "Anak saya ini lahir tadi subuh-Jumat (11/2),red- sekitar pukul 02.40 dini hari. Dan meninggal pukul 20.00 wita, Jumat malam. Memang sejak lahir sudah dalam kondisi tidak normal," ujar Ipan saat ditemui dikediaman pamannya, Jumat malam lalu. Ipan mengaku pasrah atas kejadian itu. "Mau diapa kalau memang kondisi fisiknya sudah begitu. Kami sekeluarga juga sudah berusaha untuk bagaimana supaya dia dapat bertahan hidup. Tetapi sudah begitu jalannya," ujarnya pasrah. Ipan menambahkan saat isterinya, Diana mengandung, kerap berimunisasi setiap bulannya. Bukan hanya di Kota Unaaha, tetapi juga di kampung halamannya Desa Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma. (***)

Protes Tarif Air Minum di Wawonii Sarat Politis

Unaaha, Armin Rumpa (Media Sultra)
Ketua Komisi III DPRD Konawe, Tahsan Tosepu mengungkapkan, Protes tarif air minum PDAM di Wawonii Barat ditengarai bermuatan politis, hal Itu diungkapkan setelah pihaknya ke Wawonii beberapa waktu lalu,

Tahsan membenarkan, adanya protes masyarakat terhadap tarif yang diberlakukan. "Namun sesungguhnya ada secara terselubung, mereka tidak sreg dengan keberadaan direktur PDAM di Wawonii (IKK, semacam kepala cabang PDAM Unaaha di Wawonii). Sebenarnya bukan persoalan harga tetapi persoalan bagaimana direktur PDAM Wawonii (Wawonii)," ujar Tahsan namun mengaku lupa nama pejabat PDAM dimaksud, Minggu (13/2) Kata dia, Kunker lalu itu menyerap aspirasi, masyarakat apakah mampu menjangkau tarif itu atau tidak. Nyatanya, setelah Komisi III turun kelapangan diketahui bahwa faktanya mereka mampu dan tidak ada masalah. "Saya lihat kayaknya ada kepentingan politis terkait kepemimpinan kepala PDAM ini.Hanya mereka tidak ungkapkan pada saat pertemuan lalu karena ada direkturnya saat itu. Tetapi secara personal mereka sampaikan itu kepada saya, supaya jangan lagi jadi direktur PDAM. Saya bilang harus ada alasan mengapa tidak suka," Ujar Tahsan. Hasil koordinasi Komisi III dengan PDAM Unaaha, diketahui tarif yang diberlakukan di Wawonii lebih murah daripada tarif yang diberlakukan di Wawonii. Hanya selisih Rp 9.540. Biaya beban di Unaaha sekitar Rp 29.900 per 10 meter kubik. Rinciannya, air bersih Rp 20.800,retribusi Rp 4.160, administrasi Rp 5000. Totalnya Rp 29.900 per meter kubik. Itu sesuai Perbup Konawe 4 Desember 2009. "Sedangkan di Wawonii Barat sekitar Rp. 20.360 per 10 meter kubik. Rinciannya, air bersih Rp 12.800, retribusi Rp 2.560 dan administrasi Rp 5000. Jadi kata Tahsan, sangat rendah pembayaran di Wawonii. Hanya selisih Rp 9.540. Itu sesuai Perbup Konawe, 13 Januari 2009, tarif yang ditawarkan Pemkab Konawe di Wawonii jelas tidak sama dengan tarif yang diberlakukan di Unaaha, "Setelah dilihat regulasinya selisih Rp 9500. Tarifnya lebih rendah dan ringan. Artinya Pemkab Konawe sudah membuktikan komitmennya agar tarif itu terjangkau masyarakat Wawonii. Nah, sekarang sedang kita cari solusi apakah akan diturunkan atau tidak, sebelum ke Wawonii lagi," kata Tahsan.(**)

Bayi Ditemukan disamping Rumah Dalam Kantong Plastik

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Warga Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, Jum'at (11/2) sekitar pukul 11.00 Wita, digegerkan oleh penemuan Sesosok bayi berjenis kelamin Perempuan dan masih lengkap dengan ari-arinya, didalam kantong plastik berwarna merah, bayi tersebut ditemukan oleh Sitti Munira dalam kondisi masih hidup, disamping rumahnya.

"tadi sekitar jam 11.00 Wita, saya temukan disamping rumah saya dalam kantong plastik warna merah diantara rumah saya dengan rumah kakak, bayi ini saya masukkan kerumah dan ari-arinya belum dipotong, nanti saya masukan kerumah baru dipotong tali plasentannya, kemudian dikasih mandi, di Adzankan dan dikasih baju, saya juga sudah laporkan ke pihak kepolisian" Ujar Sitti Munira, Warga Kelurahan Wawotobi, yang terlihat berlinang air matanya sambil menggendong bayi tersebut. Kanit Reskrim Polsek Wawotobi Ramis Pamaligi, di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengatakan, dari informasi masyarakat ada bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan disamping rumah warga Di Kelurahan Wawotobi,Kecamatan Wawotobi, laporan adanya penemuan bayi masuk kekantor Polsek Wawotobi sekitar pukul 11.30 Wita, pihaknya langsung ke TKP. Kronologisnya, kata Ramis, Ibu yang disamping rumahnya mendengar adanya suara bayi, kemudian ibu tersebut membuka jendela rumahnya, ternyata ada bungkusan merah, setelah diperiksa ternyata bayi didalamnya, karena ibu itu ada pengalaman pelihara bayi kemudian dia selamatkan, kemudian dimandikan "kondisi bayi sangat sehat sekarang ini"Jelas Ramis. Dari pemantauan Media ini di TKP, ari-ari bayi tersebut masih berada dalam kantong plastik, setelah dipotong plasentannya, dan warga setempat berbondong-bondong datang melihat beyi tersebut.(**)

Puting Beliung Ratakan Rumah Warga

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra)
Angin puting beling disertai hujan lebat yang terjadi pada hari Kamis (10/2) pukul 16.30 Wita, ratakan satu rumah warga dan lima lainnya rusak ringan, di Lingkungan III Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. akibat kejadian tersebut warga diperkirakan menderita kerugian sekitar Rp 10 sampai 15 Juta.

Pemilik rumah yang rata dengan tanah Suheri saat ditemui Jum'at (11/2) di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Tongauna mengatakan, rumahnya rata dengan tanah diterjang angin puting beliung, beruntung diri dan keluarganya berada diluar rumah, namun harta bendanya rusak semuanya. "saat kejadian saya berada di Sawah bersama istri saya, dan saya tau rumah saya roboh dari teman-teman,kalau anak saya berada dirumah tetangga sebelah" Ujar Suheri, sambil menundukkan kepalanya. Suheri, saat ditemui dirumahnya yang telah rata dengan tanah, dia bersama warga setempat tengah membenahi perabot rumahnya yang telah rusak, termasuk memisahkan perkakas rumah berupa balok dan genteng yang masih dapat digunakan. Ditempat yang sama Kepala KeLurahan Mekar Sari Ni Ketut Santi Rahayu saat ditemui mengatakan, Rusaknya rumah warganya, kejadiannya pada sore hari, dimana angin puting beliung bertiup sangat kencang disertai hujan lebat serta petir, dan dihalaman rumah Suheri tidak terdapat satupun pohon yang menjadi penyangga angin, sehingga rumah tersebut roboh. Itupun kejadiannya, kata dia baru diketahui setelah angin kencang disertai hujan tersebut redah, beruntung pemilik rumah berada diluar rumah, sehingga tidak ada korban jiwa, "pemiliknya berada di sawah, Suheri dan Istrinya lagi disawah dan anaknya sama tetangga"kata Ni Ketut. Akibat kejadian tersebut, lanjut Ni Ketut, warganya yang rumahnya rata dengan tanah tersebut diperkirakan menderita kerugian, sekitar Rp 10 sampai 15 juta, karena rumah tersebut rumah baru, sementara lima rumah lainnya hanya terbuka sedikit atapnnya.(**)

Kelompok Bela Diri dan Atletik Keluhkan Minimnya Fasilitas

Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra)
Kelompok bela diri dan atletik, Saat menyampaikan pemandangan umummya Pada Ajang Musyawarah Olaharaga Kabupaten (Musorkab) VI KONI Konawe lalu, juru bicara kelompok bela diri Harmin Ramba mengeluhkan minimnya fasilitasi bela diri, mengingat persiapan yang akan dilakukan menghadapi Porprov di Konsel mendatang.

"Pada kesempatan ini kami menyampaikan aspirasi, Kalau bisa diadakan gedung khusus untuk latihan bela diri," pinta Ketua Pengcab Perkemi Konawe Harmin Ramba, ini saat menyampaikan pandangan umumnya atas LPJ Ketua KONI Konawe periode lalu Lukman Abunawas.di Hotel Arisandi, Rabu (9/2) Mengingat pada Porprov Muna lalu,kata Harmin, kelompok bela diri menyumbangkan 50 medali. Rinciannya, 10 medali emas, 20 medali perak dan 20 medali perunggu. "Untuk itu KONI kedepan mengusulkan pembangunan gedung dan (fasilitas) matras," tambahnya. Juru bicara kelompok atletik, Faisal juga mengeluhkan minimnya fasilitas sarana latihan olahraga, Ia meminta pengurus KONI Konawe periode selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan stadion sepak bola. "Karena dalam lapangan sepakbola itu ada lintasan untuk atlet atletik," Ujar Faisal. Selain itu, Dia juga meminta pembangunan kolam renang berstandar internasional segera dilanjutkan. Sebagai pengurus cabang olahraga renang, pihaknya kerap menemui kendala dalam latihan. "Agar (pembangunan) kolam renang segera dilanjutkan karena tidak ada sarana. Kalau kita mau latihan ke Kendari akan butuh banyak biaya. Selama ini kita latihan di sungai atau tanggul," tambah sekretaris Pengcab Renang Konawe ini. Atas keluhan itu, Ketua KONI Konawe terpilih periode 2011-2015, Lukman Abunawas berjanji akan memfasilitasi keluhan pengcab-pengcab itu. "Menyangkut keluhan cluster bela diri, Tahun ini kita akan membangun Dojo, pusat pelatihan untuk karate. Tetapi bisa dipakai oleh Tae Kwon Do, Kempo dan Silat. Kemudian soal kolam renang, Insya Allah tahun ini selesai juga. Kemudian yang lain sedang penyelesaian untuk atlet kita," ujar Lukman Abunawas (**)

Lukman Abunawas Aklamasi Pimpin KONI Konawe

Unaaha, Hasrudin Laumara (Jurnalis Kendari Pos) Kharismatik Lukman Abunawas masih bertaji. Ketua KONI Konawe periode 2007-2011 itu kembali terpilih menjadi Ketua KONI Konawe periode 2011-2015 dalam Musyawarah Olaharaga Kabupaten (Musorkab) VI, Rabu (9/2) kemarin. Lukman Abunawas dipilih secara aklamasi setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusannya diterima oleh 22 pengurus cabang olahraga yang di bagi dalam tiga cluster (kelompok olahraga). Masing-masing kelompok permainan, bela diri dan atletik.

Juru bicara pengcab kelompok permainan, Akosa Lelewa menyatakan menerima LPJ Lukman Abunawas dan mengusulkan kembali menjadi Ketua KONI Konawe periode selanjutnya. Demikian pula Harmin Ramba, juru bicara pengcab kelompok bela diri. "Kami menerima 100 persen LJP Bapak Lukman Abunawas dan mengusulkan Ketua KONI sebelumnya untuk memimpin KONI Konawe periode 2011-2015," ujarnya diarena Musorkab. Hal yang sama diungkapkan juru bicara pengcab kelompok atletik, Faisal. Menyangkut terpilihnya kembali memimpin KONI Konawe periode 2011-2015, secara aklamasi Lukman Abunawas mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pengurus KONI Konawe kepadanya. "Ini mencerminkan adanya keinginan semua pengurus cabang olahraga yang masih menghendaki saya memimpin KONI periode 2011-2015. Dan ini juga amanah yang cukup berat. Tetapi Insya Allah saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Apalagi menghadapi Porprov XI Konsel," ujarnya sembari mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat Konawe. Terutama dari atlet-atlet yang selama ini telah direkrut dan dibina untuk persiapan baik, Porprov, kegiatan antara cabang olahraga, regional maupun nasional yang telah terskala dan terjadwal. Lukman Abunawas juga berharap semoga pengurus KONI ke depan dapat menghasilkan program yang signifikan dan pembinaan yang secara berkesinambungan. Sebelumnya, Lukman Abunawas menyampaikan LPJ dihadapan Ketua KONI Sultra yang diwakili Tasman Taewa dan Ericson Luidji. Lukman Abunawas mengatakan pelaksanaan program telah terealisasi. Diantaranya, konsolidasi KONI hingga ke tingkat kecamatan melalui pertemuan koordinasi KONI Kecamatan. "Begitupun konsolidasi dengan pengurus cabang, membentuk klub-klub latihan olahraga, menggelar berbagai kejuaraan dan mengikuti berbagai kejuaraan yang digelar di luar Kabupaten Konawe," ujar pria yang juga Bupati Konawe dua periode itu. Kendala yang dihadapi dimasa kepemimpinannya yakni terbatasnya sarana dan prasarana latihan atlet dan terbatasnya pelatih profesional. "Pemecahannya, memanfaatkan sarana terbatas dan mengoptimalkan pelatih lokal yang ada. Memanfaatkan keterbatasan dana sambil mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat," jelasnya. (**)

Wajah Baru Jejali Bursa Balon Ketua KNPI Konawe

Unaaha, Hasrudin Laumara (Jurnalis Kendari Pos) Musyawarah Dewan Pimpinan Kabupaten Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Konawe baru akan digelar Maret mendatang. Santer terdengar wajah-wajah baru bakal meramaikan bursa calon ketua umum DPK KNPI Konawe. Itu setelah Ketua DPK KNPI Konawe, Ujung Lasandara memastikan tidak bakalan bertarung mempertahankan posisinya pada Maret mendatang.

"Saya tidak berniat lagi untuk tampil. Meski usia yang disyaratkan bahwa saya masih berpeluang. Syaratnya kan batas usia 40 tahun. Selain itu, KNPI ini masih memiliki banyak kader potensil untuk memimpin KNPI ke depan," ujar Ujung Lasandara disela-sela arena Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) VI KONI Konawe, Rabu (9/2) kemarin. Ujung Lasandara mengaku kemundurannya tak lain untuk memberi kesempatan kepada kader KNPI handal lainnya untuk memajukan KNPI Konawe. "Selain itu, KNPI punya banyak kader. Apabila saya tampil lagi berarti sama saja saya tidak memberikan kesempatan kepada kader lain," tukasnya. Informasi yang dihimpun koran ini, wajah baru yang bakal meramaikan bursa musda DPK KNPI Konawe yakni Parinringi, Sulsalman Moita (Sekum KNPI saat ini,red), H.Alauddin (Anggota DPRD Konawe), Faisal, Jahiuddin, Mustaring (Ketua PKB Konawe), dan Dedet Ilnari Yusta. Parinringi, salah seorang yang disebut-sebut bakal tampil dalam bursa Musda KNPI Konawe itu dengan mantap menyatakan kesiapannya tampil. "Saya siap tampil 100 persen dan sejauh ini saya sedang melakukan konsolidasi," ujarnya singkat sembari menolak mengklaim dukungan pengurus kecamatan dan OKP-OKP. Yang jelas, dalam waktu dekat ia akan membangun konsolidasi dengan mengundang para pemilik hak suara dan OKP lainnya. "Saya termotivasi tampil karena derasnya respon dan dukungan teman-teman yang mengalir kepada saya. Untuk itu saya nyatakan optimis untuk maju," pungkas pria yang juga menantu Bupati Konawe, Lukman Abunawas ini. Ditempat yang sama, Jahiuddin kompetitor lainnya mengaku siap bertarung dalam musda KNPI nanti. Ia bahkan mengklaim pengurus KNPI kecamatan dan organisasi kepemudaan (OKP) yang memiliki hak suara, telah merapatkan barisan mendukungnya. "Saya secara moril sudah mendapat dukungan dari 30 pengurus kecamatan dan 10 dari 76 OKP yang ada. Saya siap berkompetisi dengan kandidat lain. Banyak pemuda yang berpotensi di Konawe ini. Untuk itu diperlukan pemimpin pemuda yang mampu menghimpun dalam wadah KNPI. Insya Allah saya siap tampil," sesumbar mantan Camat Meluhu itu. (**)

Porprov XI, Konawe Utus Atlit Asli Daerah

Unaaha, Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Cabang Konawe Lukman Abunawas mengatakan, pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XI di Konawe Selatan, akan mengutus atlit asli daerah Konawe.

"pada Porprov XI 2011 di Konsel kita tidak akan memakai atlit dari luar, dan akan tampil yang terbaik dan meraih emas sebanyak-banyaknya"kata Lukman, saat menyampaikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Olahraga Kabupaten Konawe (Musorkab) VI di Hotel Arisandi, Rabu (9/2) Menurut Lukman, jika memakai pemain impor, setelah selasai pelaksanaan pesta olahraga, atlit impor tersebut akan hengkang pulang kedaerahnya masing-masing, dan Koni Konawe akan melakukan pembinaan olahraga terhadap putra-putri untuk dijadikan atlit handal di Konawe "jadi lebih baik membina atlit asli daerah" ujarnya Kata dia, Pada Porda ke X di Muna, Kontingen Kabupaten Konawe hanya berada pada tingkat ke IV dari 12 Kabupaten/Kota, tetapi patut diSyukuri, kerena Koni Kabupaten Konawe,menggunakan atlit Asli Putra dan Putri daerah yang dibina selama ini dan tidak ada pemain Impor dari luar Sultra. Koni Konawe kata dia, saat ini guna memajukan olahraga di Kabupaten Konawe, akan melakukan pelatihan secara terpusat dan terpadu, dan akan terus mengadakan kejuaran-kejuaran,baik itu pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk mengukur prestasi olahraga yang dibina, termasuk mengkuti kejuaraan di luar sultra. Lanjut dia, untuk kedepannya Koni Kabupaten Konawe, akan berusaha keras dan akan terus melakukan pembinaan, terhadap putra-putri daerah, agar dapat berlaga baik ditingkat Kabupaten, Nasional maupun internasional. dan saat ini telah terdapat 22 cabang olahraga di Koni Konawe, dan telah mengikuti berbagai kejuaraan di luar Sultra dan banyak memperoleh prestasi membanggakan. dia mengakui, saat ini di Konawe masih terdapat kendala dalam pembinaan atlit berprestasi, masih kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pelatih yang memiliki kualifikasi profesional, para atlit yang dibina pada umumnya memiki tingkat ekonomi lemah, sehingga lebih mwngutamakan untuk mencari nafkah dari pada, olehraga, namun untuk mengatisipasi hal tersebut, kata Lukman, Koni Konawe, akan melakukan pembinaan olahraga pada usia dini, dan akan mencari sponsor-sponsor pendanaan untuk membantu dalam penyediaan dana pembinaan terhadap atlit. (***)

Guru SPPN Wawotobi Mogok Mengajar

Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra) sejumlah guru di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Wawotobi, Selasa (8/2) Mogok mengajar, menuntut supaya Kepala Sekolahnya Arsagani,SP diberhentikan pasalnya, kepala sekolah mereka kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya dan sering masuk ruangan sekolah dalam keadaan berlumpur,yang menunjukkan sikap yang tidak layaknya seorang pendidik.

Dari pemantauan dilapangan oleh Media ini, siswa-siswi SPPN Wawotobi, hanya berkeliaran dihalaman sekolah, dan ruangan belajar nampak kosong tanpa proses belajar mengajar sebagaimana mestinya, begitupun didalam kantor sekolah nampak sepi hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dalam. releasenya siswa salah sedikit ditampar,ditendang bahkan dikejar meskipun ada dijalan raya, sedangkan kepala sekolah SPPN Wawotobi Arsagani, masih mandi lumpur dari sawah dan memakai celana pendek. Arsagani juga, kadang masuk kelas memarahi siswa tanpa sebab, sementara guru tengah memberikan pelajaran, dan Arsagani masih dalam keadaan berlumpur, dan kejadian itu membuat salah seorang guru wanita menangis karena mendengar bentakan. Arsagani juga, melakukan eksploitasi terhadap tenaga pegawai, dengan selalu mengatasnamakan sekolah dan dinas, namun kenyataannya adalah untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh, para pegawai mengangkat tanah dengan trek dinas untuk mengisi polybag tanaman hias milik pribadi, juga bekerja di sawah dan di rumah jabatan dan diperintah pada jam dinas/jam kantor, yang mengakibatkan salah seorang pegawai honorer berhenti karena tidak tahan dicaci maki. pada saat peralihan kepemimpinan dari Ir. Rivai Isnanu ke Arsagani, SP, minat masyarakat untuk sekolah di SPP Wawotobi mencapai 130 orang siswa, namun pada tahun ajaran 2009/2010 hanya kurang lebih 60 orang, dan tahun ajaran 2020/2011 tinggal 40 orang saja. salah seorang siswa SPPN Wawotobi saat ditemui di halaman sekolah SPPN Wawotobi (8/2) Saifudin bersama siswa lainnya Madan, yang masih duduk di kelas 1 mengaku, mereka tidak masuk belajar karena gurunya mogok mengajar, sehingga mereka berkeliaran di halaman sekolah. "kita tidak masuk belajar karena guru-gurunya mogok mengajar, dan mogok mengajar itu akan terus berlangsung sampai kepala sekolahnnya diganti"kata Saifudin bersama Madan. sementara itu salah seorang guru SPPN Wawotobi Waris mengaku tidak mengetahui penyebab mogoknya para guru."saya tidak tau kenapa mereka mogok"kata Guru lainnya yang temui Sarman mengaku, terjadinya mogok mengajar awalnya, karena adanya surat kaleng dan isi surat kaleng yang ditujukkan kepada Kadis Pertanian Provinsi tersebut, adalah isi surat kaleng tersebut benar adanya, karena telah ada tim investigasi dari dinas Pertanian provinsi dan Kadis Pertanian berjanji akan mengganti Arsagani namun tidak ada penggantian, sehingga para guru melakukan aksi mogok lagi, dan aksi mogok tersebut sudah yang kedua kalinya. "kita khawatirkan jangan sampai guru mogok terus berimbas pada ujian praktek siswa yang akan digelar pada 16 Pebruari mendatang'katanya sampai berita ini diturunkan aksi mogok tersebut masih terus berlangsung,di SPPN Wawotobi. (***)

Banyak Perusahaan Tambang Tinggalkan Malapetaka Berkelanjutan

Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Dosen Fhilipina Women's University Manila, Prof. DR Emiliano.T Hudtohan, MA,Ed mengatakan, banyak perusahan tambang dibelahan bumi ini, meninggalkan malapetaka dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi masyarakat, pasalnya perusahan tambang tersebut tidak memiliki konsep Sustainable Developmens Framework (Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan).
"banyak tambang di bumi ini, tinggalkan kesengsaraan dan malapetaka dimasyarakat,dan anak cucu kita yang akan datang, karena hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi justeru meninggalkan keesengsaraan, serta tidak miliki konsep pembangunan berkelanjutan" kata Emiliano, melalui Penerjemahnya,Prof.DR. S Munir. saat membawakan materi pada Seminar Internasional sehari, tentang Pengelolaan Tambang Yang Berwawasan Lingkungan untuk Generasi Yang Akan Datang di Hotel Arisandi Unaaha, Senin (7/2) Menurut Emiliano, Konsep Sustainable Developmens Framework itu, mestinya menjadi acuan dalam mengelolah tambang, karena jika tidak ada acuan yang jelas, setiap perusahaan tambang akan berbuat semaunya dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat,"ya contonya, ada tambang yang iming-imingkan kesejahteraan, tetapi sebaliknya, timbulkan malapetaka"katanya Selain itu kata dia, dalam pengelolaan berbagai kegiatan usaha pertambangan, mestinya menganut pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang berketuhanan, sebagaimana filosofi Konservasi, yang salah satunya pengelolaan SDA dengan mementingakan alam dan manusiannya berdasarkan keTuhanan "rasanya tidak adil jika, apa yang kita lakukan sesuatu dimasyarakat, tetapi meninggalkan juga sesuatu yang akan menjadi beban" Ujar Emiliano Lanjut Emiliano,banyak potret tambang yang katanya untuk masyarakat, tetapi kenyataannya dilapangan tidak berpihak kepada masyarakat, untuk itu harus dipikirkan bagaimana, tambang itu tidak berdampak kepada kerusakan lingkungan, yang akhirnya menjadi malapetaka untuk masyarakat dan anak cucunya."anak cucu saya mau jadi apa.?,itu harus dipikirkan, juga apa yang kita dapat hari ini, juga berguna untuk masa yang akan datang"ujarnya. jadi kata dia, sebelum melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan tambang harus belajar dulu, sebelum menciptakan malapetaka dan kesengsaraan berkepanjangan, karena tidak hanya pembangunan yang berkelanjutan, tetapi kesengsaraan dan malapetaka juga bisa berkelanjutan, jika pelaku tambang tidak belajar dari potret-potret tambang sebelumnya (***)

Kerusakan Hutan di Abuki Berkurang

Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Diakhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011, kerusakan hutan Di Kecamatan Abuki sudah berkurang, indikatornya tidak ada lagi penebangan dan pemambalakan liar yang terjadi, hal itu dikatakan Camat Abuki Harmin Ramba, saat ditemui di Kantor Pemda Konawe belum lama ini.

Harmin mengatakan, sejak ditangkapnya puluhan meter kubik kayu hasil pembalakan liar dihutan lindung Abuki, yang kayu olehannya tersebut dihanyutkan di Sungai Anggoro pada bulan Maret tahun 2010 lalu, juga dibulan yang sama ditangkap lagi kayu diatas mobil, kini pembalakan liar sudak tidak ada lagi. "artinya, mereka sudah jerah ditangkap kayunya,karena kami terus lakukan operasi, jika ada informasi kita langsung ke TKP, jadi tidak ada peluang bagi mereka melakukan pambalakan liar" Jelas Harmin. kata dia, jangankan pembalakan liar atau illegal loging, izin pemanpaatan hutan saja, untuk pengolahan kayu di Abuki saat ini tidak ada, dan baginya tidak mudah mengeluarkan rekomendasi pengolahan kawasan hutan. lanjutnya, karena dampaknya ada, terutama berdampak pada persediaan air untuk areal persawahaan, jika dibiarkan pembalakan liar atau ada izin pemanfaatan hutan untuk pengolahan kayu, maka dikuatirkan persawahan di Abuki akan kering, misalnya jika terjadi kemarau saja, sekitar 400 sampai 500 hektar sawah di Abuki mengalami kekeringan. "jika kita biarkan pembalakan liar, kerugiannya akan lebih besar, dari pada untungnya"ujar Harmin. (***)

Muhajirin Beber Kekacauan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS

Unaaha, Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Kabag Humas Pemda Konawe, Muhajirin mengatakan kekacauan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, setelah keluarnya PP No 45, yang tetang Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, yang sebelumnya pengangkatan sekdes mengacu pada PP No 72 tahun 2004.

dia mengatakan, sekretaris jendral (Sekjen) Depdagri,diminta kepada Bupati, dalam hal ini Pemda, untuk mendata Sekdes se-Kabupaten Konawe, jadi Pemda mendata sekdes, mengacu pada PP No 72 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa, yang diisyaratkan bahwa, Sekdes yang akan diangkat adalah minimal ijazah SMA, Tahun 2007 keluar PP No 45, yang isinya adalah tentang Sekdes yang angkat minimal ijazah SD dan sederajat, inilah yang bikin permasalahan, sehingga waktu keluar PP No 45, berlomba-lomba semua sekdes yang ada menyetor berkasnya. "permintaan pemberkasan, saya tidak lagi dalam sistem, waktu itu, bagian pemerintahan desa sudah di marger pindah ke BPMD dan tahun 2008 juga, saya di mutasi ke Kasat Pol PP. tahun 2009 ke Sekretaris KPU, dan terakhir di Humas tahun 2010." kata Muhajirin saat ditemui di Kantor Pemda Konawe, Selasa (1/2) Jadi, kata dia, bahwa saat dirinya di Pemerintahan Desa (Pemdes), yang ditunjuk untuk mendata Sekdes, hanya sebatas pendataan untuk memenuhi kuota para Sekdes se Kabupaten Konawe, sejumlah 322. "Saya tidak tau lagi kesalahan dimana, mungkin kesalahan didalam pemberkasan, itu tahap pertama masih di BPMD, tahap ke dua dan ketiga sudah di Pemerintahan Umum, hanya didalam satu Desa ada dua atau tiga berkas yang masuk"jelas Muhajirin Kemudian lanjutnya, setelah pendataan, masih gabung Konawe Utara belum pemekaran, diadakan rapat pemuktahiran, seluruh camat di Kabupaten Konawe, diruangan sekda dipimpin oleh Bupati di verifikasi satu persatu, semua camat menyepakati bahwa pendataan ini, sudah tepat untuk diusulkan ke Mendagri melalui BPMD untuk menjadi PNS. Terdapatnya SK yang ganda, bernomor sama dan tahun yang sama, ujar Muhajirin, Sebetulnya yang mengelurkan SK Sekdes adalah Kepala Desa masing-masing, dan dirinya tidak mengetahui jika ada permainan, Sekdes yang asli, dirinya tidak mengetahui tetapi menurutnya, yang mananya SK itu, asli, namun untuk mengetahui hal itu , sekdes yang dicari adalah, Sekdes yang memiliiki penetapan penerima TPAPD, buka SK Bupati, "masa Bupati mau SK kan Sekdes kan tidak, kan itu sekdes diangkat oleh kepala Desa, hasil penetapan Kades diusulkan ke Bupati sebagai penerimah TPAPD" Ujar Muhajirin (***)

Tekan Ijon Abuki Kucurkan KUR

Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Untuk menekan Praktek Ijon di Abuki, rencananya tahun ini akan kucurkan Kredit Usaha Ekonomi Rakyat (KUR) dengan bunga rendah guna membantu Petani, Hal itu dikatakan camat Abuki Harmin Ramba, saat di Temui dikantor Daerah, Rabu (2/2)

Menurut Harmin, dengan andanya KUR dengan bunga berkisar 0,7 persen sampai 0,8 persen per bulan, diyakini bisa menekan Praktek Ijon di Abuki, yang juga membebani petani khususnya petani Padi sawah,"tahun ini bisa terealisasi karena pihak Bank sudah meninjauh lapangan"katanya. kata dia, rencananya KUR yang akan diberikan sekitar Rp 5 juta perpetani, dengan persyaratan, sama dengan peminjam umum, dalam hal ini, ada jaminan sertifikat tanah dan lainnya, yang jelas tidak akan membebani petani. Dia berharap, Dengan adanya kucuran KUR dari bank BRI, diharapakan akan membantu petani utamamnya biaya produksi, yang setiap saat selalu meningkat, dan pihaknya juga senantiasa melakukan sosialisasi di tingkat petani untuk menghindari tengkulak "kita berikan pemahaman dari bawah, sekaligus memberikan solusi"ujar Camat Abuki ini. Dia merinci, dengan pendapatan petani sekitar Rp 8 sampai 10 juta perhektarnya,jika panen berhasil, sementara biaya produksi mencapai Rp 3 sampai 4 juta perhektar, dengan meminjam uang dari Ijon dengan bunga 10 sampai 15 persen, akan sangat membebani petani"kalau pinjam uang dengan bunga tinggi, lalu petani gagal panen, apalagi saat ini kepik Hitam merajalelah, petani tidak ada didapat atau akan merugi"kata Harmin (***)

Pelajar Dibawah 17 Tahun Belum Bisa Miliki SIM

Unaaha, (Media Sultra) Pelajar dibawah umur 17 Tahun belum bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal itu sesuai dengan ketentuan mengendarai kendaraan bermotor, karena fakta dilapangan para pelajar dibawah 17 tahun mengendarai motor, tetapi pihak Lantas Polres Konawe tetap lakukan tindakan persuasif, karena disesuaikan dengan karakteristik KOnawe, yang minim kendaraan Angkutan Umum. hal itu ditegaskan Kasat Lantas Polres Konawe AKP Sutadi melalui Kasubag umas Polres Konawe AKP Syahrir Hanafi, sat ditemui di Mapolres KOnawe, Jum,at (21/1)lalu.

Syahrir mengatakan, terkait dengan surat izin mengemudi (SIM), tentunya ada ketentuan bahwa syarat untuk memiliki SIM, minimal 17 tahun, dalam hal ini bagi para pelajar yang belum mencapai batas umur 17 tahun, tidak bisa diberikan SIM "kita tidak bisa memberikan SIM" tegasnya Kata Syahrir, meskipun faktanya dilapangan, banyak para pelajar-pelajar yang umurnya masih dibawah 17 tahun, sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor, Ini menjadi suatu atensi semua pihak bukan hanya kepolisian, tetapi juga dari orang tua, supaya memberikan informasi yang jelas kepada, putra-putrinya. bahwa yang belum mencukupi umur 17 tahun belum bisa memiliki SIM nah untuk menyikapi itu, Kata Syahrir, karena dilapangan banyak pelajar dibawah 17 tahun sudah mengendari Motor, pihak polisi tetapi memantau, dan menghimbau karena karakteristik wilayah konawe itu, diketahui bahwa angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat masih minim. "kami saat ini masih melakukan tindakan persuasif, untuk kemanfaatan mereka, kalau memang tidak lengkap, tahap pertama kita peringati, dan tetap menghimabau dan memberikan teguran baik dijalan maupun disekolahnya, salah satunya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan berkendara, wajib membawa SIM" Ujar Syahrir. Lanjutnya, kalau himbauan tersebut tidak diindahkan tetap akan lakukan penindakan hukum, yang semata-mata itu untuk keselamatan mereka. "kalau mereka tidak indahkan, yah kita tilang"tegasnya.(**)

Kepik Hitam Turunkan Pendapatan Petani Hingga 20 Persen

Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra) Dampak dari serangan Hama Kepik Hitam, yang akhir-akhir ini merajalela hampir seluruh persawaan di Konawe, petani di Kecamatan Abuki mengalami penurunan pendapatan hingga 20 persen. hal itu dikatakan Camat Abuki Harmin Ramba, saat ditemui dikantor Pemda Konawe, Rabu (2/2)

Harmin merinci, Pendapatan petani yang biasanya dalam perhektarnya mencapai Rp 10 juta, dengan adanya serangan hama Kepik Hitam, petani hanya mendapatkan Rp 7,5 juta, artinya kurang Rp 2,5 juta perhektar, harga gabah sesuai standar pemerintah Rp 2400 per kilogram, dan produksi petani empat ton lebih perhektar permusim tanam, namun dengan adanya serangan kepik hitam produksi gabah menurun hingga tiga ton lebih per hektar"sekitar 20 persen penurunannya" rincinya. Dia mengakui, saat ini belum ada formulasi insektisida yang cocok dan bisa membunuh hama kepik hitam itu secara permanen, dan petani di Abuki umumnya masih menggunakan insektisida yang biasa digunakan, namun belum efektif menanggulangi hama kepik hitam tersebut. "mestinya, hal ini dikaji secara teknis, dan dibawah ketingkat Provinsi dan pusat, termasuk hamanya diteliti di Laboratorium, sebelum menjadi ancaman lebih besar, karena serangannnya bukan hanya padi tetapi juga palawija" jelas Harmin Untuk mengantisipasi serangan hama Kepik hitam tersebut kata dia, Bupati Konawe Lukman Abunawas, saat dilakukan pertemuan pada pertengahan Bulan Januari 2011,bersama seluruh camat di Konawe, merekomendasikan penetapan dan jadwal musim tanam secara serentak di Seluruh Konawe yang memiliki persawahan, termasuk Classtering artinya mengelompokan komuditas tanaman yang akan ditanam. Dia menjelaskan, untuk Kabupaten Konawe, setiap tahunnya dua kali musim tanan, yaitu untuk musim tanan pertama pada bulan Januari dan Pebruari dan musim tanam kedua, pada bulan Juli Agustus, tetapi petani kadang menanam diluar dua musim ini, sehingga petani mengalami kegagalan, dengan pengalaman itu, sekarang di Abuki sudah lakukan penanaman secara serentak, dengan serentaknya, diyakin serangan kepik hitam dapat dikurangi"kalau bendera hijau sudah naik, berarti pertanda dimulainya musim tanan" Ujar Harmin. Dia menambahkan, saat ini sawah di Abuki yang produktif mencapai 2650 hektar, dan sawah potensi mencapai 8000 hektar, namun persoalannya potensi persawahan yang 8000 hektar belum bisa diolah karena terkait masalah irigasi yang belum maksimal "kalau musim panas saja sekitar 400 sampai 500 ha, yang tidak dapat air, inikan masalah juga" Ujar Harmin (***)

Konsultan Pengawas Cetak Sawah Dibidik Jaksa

Unaaha, Hasrudin Laumara, (Jurnalis Kendari Pos) Konsultan pengawas pencetakan sawah baru tahun 2006 tak hanya membidik tersangka lainnya, Egel Sofyan selaku Pejabat Penguji dan Permintaan Pembayaran (P4). Tetapi juga membidik konsultan pengawas, yakni CV Mulya Selaras.

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Takrif Wahab, Risal Akman SH mempertanyakan pembedaan perlakuan terhadap kliennya. Disisi lain, konsultan pengawas CV Mulya Selaras seakan tidak pernah tersentuh penyidik. Dimana tugas CV Mulya Selaras adalah melakukan pengawasan. Sementara selaku konsultan pengawas, perusahaan tersebut bertugas melakukan pengawasan agar bobot pekerjaan sesuai dalam kontrak. Namun toh masih terjadi kerugian negara akibat kelalaian pengawasan. "Dalam kontrak pengawasan yang meneken adalah Wakil Direktur CV Mulya Selaras, Mujiman," rinci Risal Akman beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Unaaha, Agus Tjipto SH mengatakan pihaknya akan melakukan pemerikasaan terhadap CV Mulya Selaras. "Belum (berstatus) tersangka, karena masih penyelidikan. Tugasnya kan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Apakah sesuai volume pekerjaan atau belum (sesuai)," ujar Agus Tjipto, SH, Kamis (20/1) lalu sembari mengaku lupa nama pemilik perusahaan tersebut. Untuk mengetahui apakah melakukan pengawasan atau tidak makanya pihak Pidsus Kejari Unaaha akan pemeriksaan kepada CV Mulya Selaras. "Untuk sementara masih sebagai saksi. Tetapi kalau tidak kooperatif maka kita "jemput". Upaya paksa," tegas pria yang wajahnya dihiasi kumis tebal ini diruang kerjanya. Diakui Agus Tjipto SH, konsultan pengawas sudah pernah diperiksa saat pemeriksaan Takrif Wahab dan Amran Yunus. Saat ini konsultan pengawas dipanggil lagi sebagai saksi pemeriksaan tersangka Egel Sofyan. Untuk diketahui, dua tersangka sebelumnya Takrif Wahab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Amran Yunus, Direktur PT Ranasfi Aryanori, kontraktor pelaksana pekerjaan kini memasuki tahap persidangan. Agendanya, pembuktian pemeriksaan saksi-saksi. Teranyar, Kejari Unaaha memeriksa tersangka lainnya, Egel Sofyan selaku Pejabat Penguji dan Permintaan Pembayaran (P4) bakal diperiksa penyidik. Agus Tjipto SH mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Egel Sofyan dan akan dimintai keterangan tambahan. "Dalam bulan ini. Peran Egel Sofyan dalam proyek itu sebagai P4 yang bertugas menguji apakah pembayaran dapat dilakukan atau tidak. Ketika itu, Egel Sofyan menyatakan layak dibayarkan sehingga terjadi kerugian negara ketika proyek itu tidak selesai," jelas pengganti Moh Kasad, SH ini. (Hasrudin)

Lemahnya Perlindungan Hukum Hak-hak Buruh Migran Perempuan (2-Habis)

UU Tenaga Kerja Berpihak pada PJTKI, TKI Kerap jadi Korban Kekejaman Majikan Tindak kekerasan TKW di luar negeri dalam konteks kekinian kerap menghiasi pemberitaan media. Aryatin, Buruh Migran Perempuan (BMP) asal Desa Dunggua, yang diperkosa anak majikan hingga melahirkan, menambah daftar panjang korban kekerasan TKW. Regulasi tentang ketenagakerjaan pun tidak berpihak pada TKI.
Hasruddin Laumara, Unaaha

Aryatin (25), mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) alias TKW Indonesia asal Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Konawe salah satu dari sekian korban kekerasan majikan diluar negeri. Tak jarang, hak-hak dasar mereka sebagai manusia diamputasi. Tak hanya gaji yang tidak diberikan. Hak-hak kesehatan diabaikan majikan, TKW tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga atau sesama TKI dan tidak diberikan hak pilih Pemilu. Tindak kekerasan pun kerap mereka alami. Penipuan dokumen, pemerkosaan, pelecehan seksual, jual beli tenaga kerja (Trafficking) menjadi teman akrab TKI ditanah rantau. Setidaknya fenomena itu yang direkam Solidaritas Perempuan (SP) Kendari. SP Kendari melihat tindak kekerasan terhadap tenaga kerja diluar negeri juga diperparah dengan lemahnya perlindungan hukum hak-hak buurh migran. Terutama perempuan. Banyak permasalahan yang dialami buruh migran, terutama BMP, mulai proses perekrutan, keberangkatan yang tidak prosedural, mekanisme kesehatan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh migran. Dimana hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara terbuka kepada calon buruh migran. "Banyak dari mereka yang bekerja lebih dari 12 jam sehari. Tujuh hari dalam seminggu dan tidak memperoleh makanan sehat," tulis Sarifain, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Kendari dalam pernyataan sikapnya. "Kurangnya perhatian pemerintah dan tidak bertanggungjawabnya PJTKI dalam mengantisipasi dan menyelesaikan, menyebabkan persoalan ini selalu terulang kembali. Sangat disayangkan pemerintah RI belum serius melindungi migran kita," tambahnya. Hemat Sarifain, sesungguhnya kisah tragis itu tidak bakalan terjadi sekiranya berbagai konvensi internasional menyangkut status mereka (TKI) sebagai buruh diterapkan sungguh-sungguh. Baik dinegara asal maupun negara tujuan. "Sayangnya kemauan politik pemerintah rendah dan pertimbangan ekonomis semata," imbuhnya. Olehnya itu, SP Kendari sebagai salah satu organisasi yang melakukan pendampingan pada masyarakat bertujuan membangun gerakan politik perempuan akar rumput melawan kemiskinan. Melakukan penguatan BMP dan keluarganya untuk memperjuangkan hak-hak, hak atas kerja, hak atas kesehatan, hak atas penghidupan layak. "Penguatan SP Kendari terhadap BMP asal Desa Dunggua lebih pada perlindungan hukum hak-hak mereka sebagai BMP. Dimana sebagian besar BMP asal Desa Dunggua mengalami pelanggaran, seperti gaji tidak dibayarkan pelecehan seksual dan pemerkosaan, tidak dibolehkan berkomunikasi dengan keluarga atau sesam BMP, dijual ke majikan lain," rincinya. Untuk itu SP Kendari menyatakan sikap, mendesak pemda membuat kebijakan yang melindungi buruh migran di Sultra, mendesak pemda untuk tidak memberikan izin PJTKI yang tidak bertanggungjawab, mendesak PJTKI yang beraktifitas di Sultra untuk melakukan transparansi perekrutan sesuai peraturan dan bertanggungjawab melindungi hak-hak buruh migran yang direkrut. "Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan standar perlindungan buruh migran sesuai instrumen HAM dan berkeadilan gender dengan meratifikasi konvensi migran 1990," tukasnya. Senada dengan rekomendasi SP Kendari itu, Kepala Dinas Nakertrans Konawe, Masri berjanji tidak memberi kesempatan lagi kepada PJTKI (untuk memberangkatkan TKI). Tindak kekerasan terhadap TKI tidak saja dipicu PTJKI semata. Beberapa kasus, terkadang TKI menempuh jalan "dibawah tangan". "Seperti yang terjadi di Dunggua, Aryatin. Kan dia sudah kembali dari Kuwait. Dia terlantar di bandara. Pihak yang mengirim dia tidak ada hubungan (komunikasi). Nah, daripada kembali dia hubungi PJTKI yang ada di Jawa dan berangkat ke Arab Saudi melalui PT Momenson Sejahtera. Disana terjadi pemerkosaan," ujar Masri, kepada koran ini, Senin (31/1) kemarin. Untuk mengatasi hal itu, sebagai langkah awal pihaknya menghentikan PJTKI-PJTKI. Bahkan eksistensinya saat ini sedang diteliti. "Jadi rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi publik dengan SP Kendari di Dunggua, maka kita sekarang tidak mudah lagi memberikan rekomendasi kepada PJTKI. Jadi kita sekarang sudah seleksi dan perketat untuk memberikan rekomendasi tidak semabarangan lagi," imbuh mantan Kepala SKB Unaaha ini sembari menambahkan Pemkab Konawe hanya memberikan rekomendasi pemberangkatan TKI keluar negeri. Tetapi Dinas Nakertrans Provinsi Sultra yang memberikan izin. Hanya persoalan saat ini, calon TKI terkadang melakukan hubungan dengan PJTKI tanpa melalui prosedur. Biasanya, calon mendaftar di kantor pusat PJTKI yang ada di Jawa, bukan dikantor cabangnya yang ada di Konawe. PJTKI cabang di Konawe hanya perekrut tetapi sesungguhnya pusat PTJKI itu ada di Jawa. Sayangnya, Masri enggan memastikan pemberangkatan "dibawah tangan" itu sebagai humman trafficking. "Saya tidak mengatakan seperti itu tetapi ada beberapa kasus yang terjadi pemberangkatan TKI tidak melalui rekomendasi Nakertrans Konawe. Yang bersangkutan mendaftar di Jakarta, nanti dari sana dikirim keluar negeri. Nanti sudah bermasalah baru kembali. Saat itulah diketahui ada TKI asal Konawe yang kembali dan mengalami berbagai masalah. Karena dari awal tidak melalui proses dan perekrutan yang sebenarnya. Mereka biasanya langsung ke pusatnya PJTKI," tuturnya. Masri berjanji tahun 2011 ini pihaknya minimalisir pengiriman tenaga kerja yang tidak melalui prosedur. Setahu Masri, warga Konawe menjadi TKI mencapai 400-an pada 2010 lalu. "Yang sempat diberikan rekomendasi ke Arab umumnya perempuan dan Malaysia, umumnya laki-laki," tukasnya. Pihaknya juga akan mengumpul PJTKI dan memberikan pemahaman. Secara nasional gerakan ini berlangsung, bukan hanya Konawe. Bahkan, ratusan PJTKI di Indonesia diblack list ada pula dihentikan izinnya. Saat ini tercatat 19 PJTKI beroperasi di Konawe, tiga diantaranya masih eksis beroperasi dan aktif mengirim. "Ada masalah tetapi tidak separah yang dialami PJTKI lain," beber Masri. Menyangkut sanksi yang diberikan kepada PJTKI "nakal" dan tidak bertanggungjawab terhadap nasib TKI yang dikirimnya, baik dari proses pemberangkatan, TKI bekerja diluar negeri hingga pemulangan, Masri mengaku untuk sementara tidak memberikan rekomendasi untuk mengirim sebelum menyelesaikan tanggubjawabnya terhadap TKI. Diketahuinya, ada beberapa PJTKI yang menyelesaikan kasus pemotongan gaji TKI. PJTKI pusat mengembalikan gaji tiga TKI pada tahun 2009. Ditempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Konawe, Tahsan Tosepu menegaskan sikap DPRD Konawe atas tindakan kekerasan terhadap TKW. Menerutnya, pemerintah perlu membuat perda sebagai turunan UU 39.... Kata dia, hal ini perlu disikapi melalui perda sebagai bukti keseriusan Pemkab Konawe bahwa pemkab juga melindungi hak-hak perempuan yang tertindas. "Kita tidak ingin biarkan fenomena ini. Meski memang perda itu ada sisi lemahnya (nantinya) yang akan kita nilai. Karena memang juridiksi hukum itu ketika berada didaerah lain (luar negeri misalnya,red) tidak berlaku. Tetapi setidaknya didaerah kita ingin tunjukkan bahwa memang punya sikap terhadap TKI kita yang mengalami kekerasan," ujar Tahsan Tosepu, kemarin. Terkait adanya regulasi itu sesuai rekomendasi SP Kendari, pihaknya juga telah meminta Kadis Nakertrans untuk mengajukan raperda kepada DPRD dan dibahas ditingkat pansus nanti. "Jadi segera konsultasikan kepada bagian hukum untuk perda itu. Terkait perlindungan hak-hak buruh migran perempuan dengan tetap merujuk pada UU 39. Meski UU itu ada sisi lemahnya juga, karena dari sekian pasal itu hanya 18 pasal yang memuat perlindungan. Selebihnya mengatur penempatan TKI," tuturnya sembari menambahkan eksekutif dan legislatif dapat merujuk pada Karawang dan Sukabumi. Mereka memiliki perda tentang itu. Tetapi lebih pada distribusi TKI, sistem penempatan dan pengerahan TKI. "Nah, kalau kita ingin buat perda maka kita pertajam perlindungan TKW ini," tegas kader PKS ini. Menyangkut fungsi legislasi DPRD Konawe terkait regulasi melindungi TKW tanpa harus menunggu eksekutif, Tahsan membenarkan idelanya DPRD bersikap seperti itu. Hanya saja ia menunggu rekan-rekannya di DPRD Konawe. Namun ia menyarankan sebaiknya eksekutif mengajukan rancangan Perda kemudian sama-sama dibahas. Sebab, ini masalah teknis ketenagakerjaan. Tentunya leading sektornya adalah dinas Nakertrans. Disisi lain, apabila raperda ini kembalikan maka merupakan tugas baleg Konawe. Ia janji akan ajukan raperda ke baleg Konawe. Tentunya, ini bukan kerja person anggota DPRD Konawe melainakn kerja kolektif. Ia juga berjanji akan merekomendasikan Pemkab Konawe untuk menindak tegas PJTKI tidak bertanggungjawab atas kekerasan TKW/TKI oleh majikan. Setidaknya, memanggil PJTKI yang tenaga kerjanya dipekerjakan di luar negeri dan mengalami masalah. "Kalau memang mereka (TKI) hanya dijadikan komoditas kemudian PJTKI melepas mereka tanpa perlindungan karena dalam UU mengamanahkan PJTKI itu harus bertanggujawab terhadap tenaga kerja. Kalau memang tidak bertanggungjawab tidak perlu ada di Konawe, utamanya PJTKI yang hanya mengejar keuntungan. PJTKI hanya berorientasi pada uang saja, maka kita tutup saja," tandas Tahsan Tosepu. Menyangkut ada beberapa TKI yang mendaftar langsung di PJTKI pusat tanpa mengantongi rekomendasi dari Dinas Nakertrans Konawe, Tahsan Tosepu mengatakan ini akan dilakukan fungsi kontrol kuat dan nantinya ia akan berkoorinasi dengan Dinas Nakertrans Konawe untuk memberikan saja rekomendasi (pemberangkatan) pada PTJKI aktif. "Kalau itu terjadi (menjdai TKI tanpa mengantongi rekomendasi Nkaertrans) itu diluar tangguungawjab kita. Tetapi kalau itu terjadi kita tidak bisa biarkan warga kita yg cari pekerjaan diluar," ujarnya. Tahsan juga melihat ada kelemahan proses pengawasan Nakertrans Konawe terhadap PJTKI. Indikatornya, masih ada juga calon TKI yang langsung mendaftar di PJTKI pusat. "Kalau terjadi seperti itu berarti ada kelemahan. Tetapi tidak berarti kelemahan itu dibiarkan. Saya yakin, sejak rapat komisi lalu ini sudah mencuat, agar dianggarkan dana untuk mengontrol PJTKI dan TKI yang nota bene mendaftar di pusat. Disini kontrol pemerintah harus ketat. Karena ada lemahnya, terutama disisi UU itu yang menyerahkan perlindungan TKI kepada PJTKI. Peran negara tidak terlalu besar. Coba lihat pasal 82 (kalau tidak salah), perlindungan tenaga kerja itu diserahkan kepada pihak pengirim. Bukan negara. Jadi harus direvisi. Perlu ditinjau ulang," tutupnya. ***