Unaaha, Armin Rumpa (Jurnalis Media Sultra) Anggota DPRD asal dapil Wawonii, masing-masing, Sumijo (Pelopor), Muh Jafar (Demokrat), Musdar (PAN) dan Harianto (Hanura) dianggap minim kontribusi di Wawonii, hal itu diungkapkan Ketua Pusat Perhimpunan Pemuda dan Rakyat Wawonii (Pemurni) Sultra Muamar usai berdialog bersama anggota DPRD Konawe, Rabu lalu.
Muamar mengatakan, pihaknya melihat dengan sangat jelas bahwa jika persoalan yang terjadi di Wawonii, dan perwakilan meraka yang ada di DPRD, konsisten dan memiliki eksistensi memperjuangakn Wawonii, persoalan yang ada tidak perlu berlarut-larut
"Ya, sangat jelas, kami melihat perwakilan rakyat, hari ini mereka kalau memang betul-betul punya eksistensi memperjuangkan masyarakat Wawonii, persoalan ini tidak perlu berlarut-larut, ini karena tidak adanya sikap dari DPRD. Utamanya, anggota DPRD dari Dapil Wawonii," kata Muamar,
Terbuktinya kata Muamar, pengakuan salah seorang anggota dewan asal Wawonii bahwa pasca investigasi Komisi I DPRD Konawe, sampai saat ini tidak ada lagi tindak lanjut dari persoalan ijazah palsu yang diduga dilakukan dua oknum kepala desa terpilih di Wawonii Tenggara.
Indikatornya, selain persoalan pilkades juga segi pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Wawonii, Silakan anda turun melihat kondisi masyarakat Wawonii, "Saya selaku Ketua Pemurni menegaskan bahwa memang anggota DPRD Konawe, khususnya perwakilan kita di dewan dapil Wawonii sangat minim kontribusinya terhadap masyarakat Wawonii," Tegas Muamar
Termasuk beberapa kasus yang ada, misalnya Kasus listrik , sampai saat ini belum tuntas, bahkan mereka sendiri berjanji akan menyelesaikan, namun DPRD seakan diam, Sedikit sekali mau mengomentari persoalan-persoalan yang ada disana, "tetapi jujur saja kita katakan, minim sekali kontribusinya,"katanya
Sementara itu, anggota DPRD Konawe asal Wawonii, Musdar menanggapi dingin tudingan Muamar, Ia membantah asumsi Muamar, dan Menurutnya, ia bersama rekan-rekannya senantiasa menyahuti persoalan yang ada di Wawonii. "Minimal secara formal, apapun persoalan disana selalu disahuti melalui mekanisme prosedural," katanya.
Menurut Musdar, Walaupun masih dalam tahap prosedural namun dimungkinkan ada inovasi-inovasi lain untuk dapat menjelaskan masalah yang ada disana, beberapa contoh kasus, misalnya, tingginya tarif air bersih di Wawonii Barat, Itupun DPRD turun secara kelembagaan dan itu sudah dimediasi.
"Insya Allah, tarif itu akan turun. Semua dipresure. Tetapi lagi-lagi legislatif bukan hak eksekusi, Persuasif kelembagaan tetap dilakukan," tambahnya.
Menyangkut anggota DPRD asal Wawonii yang dinilai minim kontribusi, Musdar mengaku kalau itu dikatakan, mungkin saja ada, tetapi kalau pun ada, anggota dewan tidak dapat melakukan 100 persen karena anggota DPRD meliki keterbatasan-keterbatasan
"Karena kita juga ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi paling tidak, hal-hal normatif yang prosedural sifatnya, itu tetap dijawab secara prosedural juga," kata Musdar (***)
