Kamis, 7 Desember 2006.
Alokasi Dana Kemiskinan Ditata Ulang
Kamis, 07 Desember 2006 | 09:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana menata ulang alokasi dana penanggulangan kemiskinan di setiap departemen, karena tidak sesuai peruntukkannya.
Menurut Deputi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil-Menengah Bambang Widianto, penataan ulang ini bertujuan untuk memfokuskan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis masyarakat.
Saat ini hampir setiap departemen memiliki anggaran penanggulangan kemiskinan. "Namun, kalau dilihat lebih lanjut, proyek-proyeknya tidak sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan. Program itu dibuat asalkan mereka memperoleh anggaran," kata Bambang kepada Tempo.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007, total dana yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp 55 triliun. Program yang sudah berjalan saat ini baru diimplementasikan dalam bentuk program pemberdayaan kecamatan dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
"Nantinya kami akan memberi template untuk semua program penanggulangan kemiskinan, yang merupakan pembangunan berbasis masyarakat," kata Bambang.
Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mentargetkan angka kemiskinan sekitar 8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, tingkat pengangguran pada tahun tersebut ditargetkan sebesar 5,1 persen.
Angka pengangguran saat ini sebesar 10 persen. Diperkirakan, pada tahun depan persentasenya berkurang menjadi 9,9 persen dari jumlah penduduk.
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, angka kemiskinan juga masih relatif tinggi. Tahun ini jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin sekitar 17,75 persen. Tahun depan diperkirakan jumlahnya menurun menjadi 16,5 persen.
Target pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan pada 2009, menurut Bambang, sulit tercapai. "Meski target tidak tercapai, rakyat bisa menilai bahwa keamanan terjaga. Bahan pokok, seperti beras, selalu tersedia," kata Bambang.
Bambang menambahkan, tidak tercapainya target pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran bukan disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor politik, pemberantasan korupsi, dan keamanan justru yang paling berperan dalam menyelesaikan kedua masalah tersebut. "Mudah-mudahan menjelang 2009 akan ada akselerasi, sehingga kami dapat mendekati target," ujarnya.
Kurniasih Budi
INDEKS BERITA LAINNYA :
