Jumat, 1 April 2005.
Somasi Cak Iful Ditantang Rektor Universitas NUSemarang, 1 April 2005 19:22Rencana somasi yang akan diajukan kubu Saefullah Yusuf (Gus Ipul) mendapatkan tentangan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, KH Mahfudz Ridwan LC yang juga pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Salatiga.
"Hal itu mengingat, bila somasi nekad diajukan, hanya akan membuka peluang intervensi kepentingan pihak eksternal pada PKB," katanya di Semarang, Jumat.
Menurut Mahfudz yang juga Ketua Forum Lintas Iman "Gedangan" Salatiga itu, akan sangat bijaksana apabila seluruh persoalan internal PKB diselesaikan melalui muktamar sebagai forum tertinggi partai.
Apalagi, kata dia, muktamar merupakan momentum strategis bagi PKB untuk meletakkan kerangka dasar bagi kebutuhan konsolidasi internal dan menetapkan rancang bangun program partai selama lima tahun ke depan.
"Sebenarnya, mudah ditebak bahwa isu somasi itu dilemparkan sebagai intrik politik kubu yang ingin mengembalikan Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf pada posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB," katanya.
Menurut dia, gerakan tersebut sangat kental dengan nuansa manuver politik menjelang muktamar untuk menggolkan Gus Ipul sebagai Ketua Umum.
Sementara itu, posisi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai desainer PKB, menurut Kiai Mahfudz tetap penting dipertahankan.
"Keberadaan Gus Dur dalam PKB penting, karena dia merupakan representator gerakan demokratisasi yang tidak pernah henti mengembangkan pluralisme, `good governance`, penegakan HAM dan keadilan gender," katanya menandaskan.
Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal itu, Gus Dur memerlukan dukungan dari Ketua Umum yang matang secara intelektual, loyal, tidak pernah berkonflik dengan Gus Dur, hormat pada kiai atau ulama dan memiliki jaringan yang luas dengan para aktivis pegiat demokrasi, seperti mahasiswa, pekerja sosial, buruh, tani, nelayan dan konglomerat yang bersih.
"Posisi ketua umum, selayaknya dipegang oleh yang tidak tengah memangku jabatan birokrasi negara. Ini penting untuk menghindarkan intervensi kepentingan pemerintah yang berkuasa pada PKB yang sangat mungkin bertentangan dengan cita-cita dan visi PKB," paparnya.
Ia berpendapat, salah satu pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan PKB pada muktamar nanti adalah menciptakan mekanisme untuk mengelola potensi sumber daya kader PKB dengan menempatkan kader sesuai dengan keahlian masing-masing.
Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan tidak terjadi penempatan kader pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
"Bila mekanisem semacam itu tidak segera dirumuskan, hanya akan membuat PKB dilanda konflik elite terus menerus, seperti yang terjadi selama ini," katanya mengingatkan.
Ketika menanggapi fenomena gerakan beberapa kalangan yang berupaya mengembalikan Alwi Shihab dan Gus Ipul pada posisi Ketua Umum dan Sekjen, KH Mahfudz berpendapat, itu merupakan cermin dari belum dimilikinya mekanisme penempatan kader secara baik oleh PKB.
Apabila mekanisme pengaturan kader yang baik dapat diwujudkan, melalui Muktamar kedua nanti, Kiai Mahfudz baru yakin bahwa PKB akan menjadi partai yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang akhir-akhir ini turun, karena gencarnya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai.
Menurut dia, tidak akan ada demokrasi di Indonesia selama tidak ada partai yang mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kerja-kerja politik yang berpihak pada kepentingan mereka.
"Peradaban politik bangsa kita akan baik manakala seluruh instrumen demokrasi, termasuk partai politik, memiliki kapasitas sebagai instrumen perjuangan kepentingan masyarakat," katanya. [EL, Ant]
