Kamis, 4 Mei 2006.
Dewan Keselamatan Jalan Raya Segera Dibentuk
JAKARTA -- Pemerintah memastikan pembentukan dewan keselamatan jalan nasional dapat terealisasi pada Desember mendatang. Pembentukan dewan tersebut ditujukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Indonesia. ''Dewan keselamatan ini merupakan paket regulasi kebijakan yang sudah disepakati pada level Menko Perekonomian. Nantinya tidak hanya jalan raya saja, tapi dewan keselamatan ini juga menyangkut keselamatan laut dan udara,'' ujar Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, kepada wartawan kemarin (3/5). Menhub menuturkan, tugas dan wewenang dewan keselamatan ini berbeda dengan tugas dan wewenang Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Tugas dan wewenang dewan keselamatan ini, jelasnya, berkaitan dengan upaya peningkatan keselamatan di jalan raya (road safety). ''Tugasnya bukan berarti seperti KNKT. KNKT itu lebih kepada investigasi penyebab terjadinya kecelakaan. Kalau dewan tidak menyelidiki tetapi pada arah merumuskan strategi kebijakan yang terkait dengan kesela!
matan,'' tegasnya. Untuk tahap awal, menurut Hatta, pemerintah baru akan membentuk dewan keselamatan bagi pengguna transportasi jalan raya. Pemerintah, lanjutnya, menargetkan sebelum akhir tahun 2006 dewan tersebut sudah terbentuk. ''Paling tidak yang jalan raya ini jauh lebih siap dibandingkan sektor perhubungan laut dan udara,'' ungkapnya. Di Indonesia jumlah rata-rata korban lalu lintas setiap tahunnya mencapai 30.464 jiwa, dengan total kerugian ekonomi nasional tahunan akibat kecelakaan lalu lintas ini kurang lebih sebesar Rp 41 triliun. Total kerugian tersebut setara dengan 2,9 persen pendapatan domestik bruto Indonesia. Hingga tahun 2009 mendatang, pemerintah menargetkan penurunan laju angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari 5,8 persen menjadi 3,4 persen. Hatta juga mengungkapkan tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya. ''Yang paling fundamental adalah mendorong masyarakat pe!
ngguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Di Jakarta!
salah s
atu upaya strategis kami adalah bagaimana sampai tahun 2009 yang naik KRL Jabotabek jangan lagi hanya 500 ribu orang tapi minimum sudah dua juta penumpang,'' urainya. Selain mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum, tambah dia, pihaknya juga akan memperbanyak restricted zone (zona ketentuan khusus) bagi pengguna kendaraan pribadi. Dia mencontohkan kawasan three in one merupakan salah satu bentuk restricted zone untuk mengurangi tingkat kemacetan. Ke depannya, lanjut Hatta, Departemen Perhubungan menyiapkan aturan berupa pengenaan biaya parkir yang mahal dan pengenaan tarif untuk kendaraan yang ingin menggunakan jalan-jalan yang padat lalu lintas. ''Di negara lain orang boleh menggunakan jalan-jalan yang padat tapi harus membayar. Untuk mengurangi kemacetan tentunya pemerintah akan mengembangkan pilihan-pilihan ini. Nantinya tinggal masyarakat yang memilih alternatif pilihan tersebut,'' ujarnya. Fakta Angka Rp 41 triliun kerugian ekonomi nasional akibat!
kecelakan lalu lintas
( dia )
