Minggu, 11 Agustus 2002.
Nusa
Evaluasi Deklarasi Malino di Poso Berlangsung Tegang
11 Agustus 2002
TEMPO Interaktif, Palu:Pertemuan Evaluasi Deklarasi Malino untuk Poso di Palu Golden Hotel, Minggu (11/9), berlangsung tegang. Dalam pertemuan itu, kelompok Kristen mempertanyakan banyaknya korban kekerasan dari pihaknya dalam beberapa bulan ini.
Pertemuan tertutup ini dipimpin oleh Menkokesra Yusuf Kalla yang didampingi Kapolri Da'i Bachtiar, Menteri Agama Said Agil Munawar, Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele dan Gubernur Sulawesi Selatan Zainal Bakri Palaguna.
Dari kelompok Kristen diwakili oleh tujuh orang, masing-masing S. Pelima, Pendeta J. Santo, Pendeta Nelly Tamaloko, Harry Kadi, Daya Lenggara, Pastur Jimmy Tumbelaka, dan Pendeta Sam Freits Purnama. Sedangkan dari pihak Islam ada 21 orang yang hadir, di antaranya Daeng Raja Haji Umar Nanga, Yono, Haji Yahya Mangun, H. Yahya al Amri, dan Andi Baso.
Tidak hadirnya sebagian besar kelompok Kristen ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat Kristen yang berdomisili di Tentena. Menurut mereka, korban kekerasan Poso belakangan ini banyak dari pihak Kristen. Mereka juga takut ke Palu karena harus melewati Poso yang dianggap tidak aman.
Pertemuan berlangsung tegang dan berjalan alot karena pihak Kristen masih mempersoalkan kehadiran Laskar Jihad di Poso. Mereka menganggap, warga pendatang yang sebagian Laskar Jihad itu sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kekerasan yang meningkat di Poso.
Wakil kelompok Islam, Haji Yahya al Amri, membantah tudingan ini. Menurutnya, tidak ada bukti atau fakta yang memunjukkan Laskar Jihad melakukan keributan di Poso. Dia juga menyayangkan pernyataan Sekretaris Crisis Center Gereja Kristen Sulawesi Tengah Pendeta Reinaldi Damanik, yang meminta perlunya tentara asing untuk intervensi ke Poso. Menurut Amri, pernyataan itu melanggar kesepakatan Deklarasi Malino.
Ia juga menyayangkan pihak Kristen Tentena yang dinilainya sering membuat pernyataan di media massa. Padahal, itu justru memanas-manasi situasi di Poso. "Harusnya, Crisis Center membicarakan uneg-uneg persoalan Poso di kelompok kerja Deklarasi Malino," kata Amri. (Darlis Muhammad-Tempo News Room)
