Belajar Sesama Nelayan

Kendari/KTV - Keberadaan nelayan Andong atau kapal putih yang merupakan nelayan dari luar kota Kendari dan sudah memiliki peralatan dan teknologi moderen dalam mencari ikan bisa di gunakan sebagai wahana belajar khusus untuk nelayan lokal kota Kendari.

Selengkapnya ...

Kondisi Obyek Pariwisata Sultra Memprihatinkan

Kendari/KTV - Sinergi antar pihak masih menjadi hambatan dalam pengembangan dunia pariwisata Sultra secara keseluruhan. Dinas Pariwisata Sultra mengakui berbagai potensi masih dikelola seadanya, karena keterbatasan sarana penunjang seperti transportasi yang memadai.Selengkapnya ...

Demo Pemekaran Wawonii

Kendari/KTV - Unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah Wawonii Kepulauan di Kantor Gubernur Sultra berakhir bentrok, pengunjuk rasa terlibat perkelahian dengan Sat. Pol PP Provinsi Sultra, akibat orasi massa yang Genghina gubernur Sultra.Selengkapnya ...

Kuota Sertifikasi Yang Menjanjikan Bagi Guru

Kendari/KTV - Tahun 2011 Dinas Pendidikan Sultra mendapat kuota sekitar 3800 guru yang akan mendapat sertifikasi. Secara jumlah, angka tersebut meningkat dibandign tahun 2010 lalu yang hanya berkisar 3095 guru. Namun apakah sertifikasi tersebut efektif dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah ini?.

Selengkapnya ...

Rebutan lahan Sesama Perusahaan Tambang

Kolaka/KTV -Permasalahan Tapal Batas Wilayah Pertambangan masih saja menjadi topik pembicaraan di kalangan perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan, seperti Perusda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka yang memiliki lahan 2160 Ha mengaku masih sering di caplok lahanya oleh Pemegang Kuasa Pertambangan lainnya.Selengkapnya ...

Konservasi, Kemiskinan & Transformasi Sosial

Kendari/KTV - Gerakan konservasi di Indonesia setidaknya sudah berlangsung cukup lama, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mulai dijalankan sejak tahun 1960. Berawal dari sebuah proyek kemudian berkembang menjadi gerakan Nasional yang di kukuhkan melalui intruksi presiden tahun 1976. Gerakan ini terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan atau GERHAN. Gerakan konservasi ini kemudian di perkuat kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun yang jadi pertanyaan sekarang, mampu laju kerusakan hutan di kendalikan dan konservasi tetap di tegakan??? Jujur Success Story dalam gerakan konservasi masih sangat minim. Deferostasi melaju kencang hampir tanpa kendali, sedangkan perbaikan yang dilakukan sangat tidak seimbang dengan besarnya tingkat kerusakan yang terjadi. Ironisnya gerakan reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah tidak mampu menegakan konservasi, justru sebaliknya konservasi semakin surut kebelakang. Selengkapnya ...

KEK Akan Mematikan Sektor Lain

Kendari/KTV - Munculnya rencana Pemerintah Provinsi Sultra untuk menjadikan Sultra sebagai Kawasan Ekonomoi Khusus Pertambangan, membuat sejumlah NGO maupun lembaga kemahasiswaan menggelar diskusi maupun seminar yang terkait dengan KEK.Selengkapnya ...

HET Pembelian Beras Lokal

Kendari/KTV - Perum Bulog Divre Sultra masih mengacuh pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Thn 2009 tentang Pembelian Beras Terhadap Petani dengan nilai Rp 5060/Kg.
Selengkapnya ...

Debu Pengerjaan Jalan

Kendari/KTV - Sejumlah warga di Jl R.Suprapto mengeluhkan debu perbaikan jalan yang mengganggu aktivitas mereka.Selengkapnya ...

Diskusi Publik YPSHK Grenn Network

Kendari/KTV - Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan YPSHK Grenn Network kembali menggelar diskusi publik bersama sejumlah intansi pemerintah, LSM dan media massa. Dalam diskusi kali ini YPSHK Green Network membahas dampak ekonomi sosial dan ekologi alih fungsi hutan menjadi pertambangan yang di khususkan di wilayah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan tim jurnalis bersama YPSHK di ketahui adanya perubahan pola kerja warga dari petani dan nelayan menjadi buruh tambang.Selengkapnya ...

Diskusi Pro-Kontra KEK

Kendari/KTV - Sejumlah kalangan menilai Pemda Sultra tidak transparan pada masyarakat tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang sedang diwacanakan saat ini, sehingga menimbulkan pro-kontra beberapa kalangan tentang rencana ini. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sulawesi Tenggara menggelar curah pendapat membahas persoalan kawasan ekonomi khusus yang di wacanakan pemda sulawesi tenggara.Selengkapnya ...

Kaderisasi Telapak Indonesia di Yascita Sultra

Kendari/KTV - Untuk memperluas keanggotaan perkumpulan telapak di seluruh indonesia, perkumpulan telapak melakukan pengkaderan anggota baru di sultra. Proses kaderisasi ini berlangsung selama 2 hari sejak tgl 16 – 17 Maret 2011di kantor Yayasan Cinta Alam (YASCITA) Kendari. Selengkapnya ...

Diskusi Rencana Tata Ruang Wilayah berlangsung Alot

Kendari, 10 April 2010
Sejumlah kalangan menilai mekanisme penyusunan rencana tataruang wilayah, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara menyalahi prosedur dan tidak transparan.

Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama sejumlah LSM, akademisi dan tim terpadu menggelar pertemuan membahas usulan refisi rencana tataruang wilayah, RTRW Ppropinsi Sulawesi Tenggara.

Awalnya pertemuan berjalan baik dengan mendengarkan persentase koordinator tim yang membahas aturan dan mekanisme pengusulan RTRW.

Namun penjelasan yang monoton dan belum membicarakan substansi usulan perubahan RTRW menyebabkan sejumlah peserta melakukan interupsi dan meminta tim terpadu segera menyampaikan peta usulan RTRW yang di sampaikan Pemda Sulawesi Tenggara.

Meskipun sudah ditayangkan namun terjadi perbedaan data yang dimiliki peserta dan tim terpadu.

Para peserta menilai Pemda Sulawesi Tenggara menyalahi mekanisme yang berlaku seperti usulah harusnya melalui pemda kabupaten kota sebelum dibahas di tingkat Provinsi.

Sementara itu staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Ilaladamai mengatakan Pemda tidak pernah mengusulkan langsung pada menteri terkait usulan revisi tataruang, usulan yang ada saat ini merupakan usulan masing-masing kabupaten kota.

Sedangkan perubahan data terjadi karena adanya masukan dari kabupaten kota seperti yang disampaikan pemda Kabupaten Muna yang baru memasukkan Kota Kontu sebagai usulan refisi RTRW.

Banyak kejanggalan yang ditemukan koalisi LSM terkait refisi tataruang wilayah yang di usulkan pemda sultra mulai dari tidak transparan hingga data yang selalu berubah.

Koalisi menduga usulan perubahan RTRW erat kaitannya dengan masuknya sejumlah investor pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara.