Kasat Pol PP; Penertiban PKL Sudah Sesuai Aturan

Penertiban sejumlah pedagang kaki lima di jalan Lasandara beberapa hari lalu sempat menuai protes sejumlah warga karena tindakannya terkesan anarkis dan tidak manusiawi.Selengkapnya ...

Pemindahan Pedagang Akan Memprioritaskan Pedagang Lama

Sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan kini resah dengan rencana pemindahan mereka ke lokasi yang baru, Feddsy Market.Selengkapnya ...

Penertiban PKL Di Lasandara Di Warnai Aksi Keributan

Penertiban pedagang kaki lima yang berlokasi di jalan Lasandara Mandonga di warnai aksi keributan antara pedagang dengan petugas Sat Pol PP Kendari.Selengkapnya ...

Penertiban Terminal Kolaka

Banyaknya laporan akan keberadaan terminal bayangan yang beroperasi di beberapa tempat di Kabupaten Kolaka ditanggapi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka dengan melakukan penertiban terminal yang ada di dalam kota.Selengkapnya ...

Sanksi 3 Bulan Bagi Pembuang Sampah Sembarangan

Setelah dilakukan sosialisasi selama 3 bulan tentang kawasan tertib sampah di beberapa titik jalan protokol di Kota Kendari, bagian hukum Pemerintah Kota Kendari sudah akan menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar.Selengkapnya ...

Peran DPRD Sultra Belum Optimal Dalam Pengawasan Tim Terpadu RTRW

Bulan Oktober tahun ini, peraturan daerah atau raperda tentang ruang wilayah akan di plenokan.

Saat ini kawasan hutan di Sultra banyak yang berubah fungsi menjadi areal peruntukan lain seperti Taman Nasional Rawa Aopa dan Taman Wisata Burung Lasolo.
Koordinator forum tata ruang Sultra, Hartono mengatakan, dari analisis masyarakat sipil akademisi dan pemerhati lingkungan melihat, tim terpadu dalam pengawasan lebih melihat kawasan untuk dijadikan kawasan Investasi.Selengkapnya ...

Diskusi Rencana Tata Ruang Wilayah berlangsung Alot

Kendari, 10 April 2010
Sejumlah kalangan menilai mekanisme penyusunan rencana tataruang wilayah, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara menyalahi prosedur dan tidak transparan.

Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama sejumlah LSM, akademisi dan tim terpadu menggelar pertemuan membahas usulan refisi rencana tataruang wilayah, RTRW Ppropinsi Sulawesi Tenggara.

Awalnya pertemuan berjalan baik dengan mendengarkan persentase koordinator tim yang membahas aturan dan mekanisme pengusulan RTRW.

Namun penjelasan yang monoton dan belum membicarakan substansi usulan perubahan RTRW menyebabkan sejumlah peserta melakukan interupsi dan meminta tim terpadu segera menyampaikan peta usulan RTRW yang di sampaikan Pemda Sulawesi Tenggara.

Meskipun sudah ditayangkan namun terjadi perbedaan data yang dimiliki peserta dan tim terpadu.

Para peserta menilai Pemda Sulawesi Tenggara menyalahi mekanisme yang berlaku seperti usulah harusnya melalui pemda kabupaten kota sebelum dibahas di tingkat Provinsi.

Sementara itu staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Ilaladamai mengatakan Pemda tidak pernah mengusulkan langsung pada menteri terkait usulan revisi tataruang, usulan yang ada saat ini merupakan usulan masing-masing kabupaten kota.

Sedangkan perubahan data terjadi karena adanya masukan dari kabupaten kota seperti yang disampaikan pemda Kabupaten Muna yang baru memasukkan Kota Kontu sebagai usulan refisi RTRW.

Banyak kejanggalan yang ditemukan koalisi LSM terkait refisi tataruang wilayah yang di usulkan pemda sultra mulai dari tidak transparan hingga data yang selalu berubah.

Koalisi menduga usulan perubahan RTRW erat kaitannya dengan masuknya sejumlah investor pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara.