Kebijakan pemerintah pusat tentang konversi minyak tanah ke gas / hingga kini belum mempengaruhi keinginan warga kota kendari untuk beralih menggunakan gas elpiji.
Di beberapa pangkalan minyak tanah dalam kota kendari, hampir setiap saat di temukan warga yang tengah antri untuk mendapatkan jatah minyak tanah, salah satunya di pangkalan minyak tanah kelurahan benu-benua kecamatan kendari barat.
Sejumlah warga, rela mengantri hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan kebutuhan minyak tanah yang sudah di jatah oleh pemilik pangkalan.
Di pangkalan minyak tanah ini, setiap warga yang hendak membeli minyak tanah terlebih dahulu memperlihatkan kartu yang sudah di bagikan sebelumnya.
Menurut pemilik pangkalan, penggunaan sistem kartu ini bertujuan untuk menghindari spekulasi dan kemungkinan adanya warga kelurahan lain / yang datang membeli minyak tanah.
Sejak dua pekan terakhir, warga di kelurahan benu-benua kesulitan mendapatkan minyak tanah di tingkat pengecer, kalaupun ada harga perliternya mencapai 4 hingga 5 ribu rupiah per liter.
Sunday, May 30, 2010
Kendari TV-Jumlah Pasien Jamkesmas Di RumahSakit Abunawas Meningkat
pelayanan kesehatan yang menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas di rumah sakit abunawas kota kendari setiap harinya terus bertambah.
Berdasarkan catatan petugas kesehatan rumah sakit abunawas kendari, jumlah pasien pengguna kartu jamkesmas yang di rawat sejak bulan januari hingga bulan april kemarin, sudah mencapai 2 ribu 300 pasien.
dari jumlah tersebut, 418 pasien di antaranya menjalani rawat inap dan sisanya, hanya menjalani perawatan jalan.
Direktur rumah sakit abunawas kendari asridah mukaddim mengatakan, pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna kartu jamkesmas ini akan terus di tingkatkan.
untuk itu, asrida mukaddim meminta kepada seluruh warga kota kendari yang ingin mendapat pelayanan kesehatan, tidak ragu menunjukan kartu jamkesmas mereka.
sementara itu sejumlah keluarga pasien pengguna kartu jamkesmas mengaku, selama menjalani perawatan di rumah sakit abunawas, tidak pernah di kenakan biaya perawatan, baik untuk harga obat-obatan maupun kebutuhan lain.
Berdasarkan catatan petugas kesehatan rumah sakit abunawas kendari, jumlah pasien pengguna kartu jamkesmas yang di rawat sejak bulan januari hingga bulan april kemarin, sudah mencapai 2 ribu 300 pasien.
dari jumlah tersebut, 418 pasien di antaranya menjalani rawat inap dan sisanya, hanya menjalani perawatan jalan.
Direktur rumah sakit abunawas kendari asridah mukaddim mengatakan, pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna kartu jamkesmas ini akan terus di tingkatkan.
untuk itu, asrida mukaddim meminta kepada seluruh warga kota kendari yang ingin mendapat pelayanan kesehatan, tidak ragu menunjukan kartu jamkesmas mereka.
sementara itu sejumlah keluarga pasien pengguna kartu jamkesmas mengaku, selama menjalani perawatan di rumah sakit abunawas, tidak pernah di kenakan biaya perawatan, baik untuk harga obat-obatan maupun kebutuhan lain.
Sunday, May 9, 2010
Sulawesi Tenggara menjadi Contoh Sosial Akunbilitas di Kawasan Indonesia Timur
Kendari, 22 Maret 2010
Kota kendari menjadi contoh Program Sosial Akuntabilitas di kawasan timur Indonesia, program ini melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai sasaran.
Menerapkan prinsip-prinsip sosial akuntabiliti, sejumlah LSM di Kota Kendari mengikuti workshop sosial akuntabilitas yang di gelar Afiliated Network Sosial Accountability atau ANSA EAP.
Selama dua hari para peserta di bekali dengan sejumlah pemahaman dan stategi perencanaan (planning) terkait sosial akuntabilitas.
Perwakilan ANSA EAP, Randy mengatakan program ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
Sementara itu direktur Jaringan untuk Hutan atau JAUH Sultra Silverius Oscar Unggul menjelaskan, sosial akuntabilitas di bidang pengelolaan sumberdaya alam sudah di lakukan di Koperasi Hutan Jaya Lestari atau KHJL.
Di koperasi ini terdapat sekitar 63 standar operasional prosedur, sop yang mengatur anggota dan pengurus KHJL yang dibuat secara partisipatif.
Dalam workshop tersebut para peserta sepakat akan membudayakan sosial akuntabilitas dalam tata kelola negara.
Kota kendari menjadi contoh Program Sosial Akuntabilitas di kawasan timur Indonesia, program ini melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai sasaran.
Menerapkan prinsip-prinsip sosial akuntabiliti, sejumlah LSM di Kota Kendari mengikuti workshop sosial akuntabilitas yang di gelar Afiliated Network Sosial Accountability atau ANSA EAP.
Selama dua hari para peserta di bekali dengan sejumlah pemahaman dan stategi perencanaan (planning) terkait sosial akuntabilitas.
Perwakilan ANSA EAP, Randy mengatakan program ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
Sementara itu direktur Jaringan untuk Hutan atau JAUH Sultra Silverius Oscar Unggul menjelaskan, sosial akuntabilitas di bidang pengelolaan sumberdaya alam sudah di lakukan di Koperasi Hutan Jaya Lestari atau KHJL.
Di koperasi ini terdapat sekitar 63 standar operasional prosedur, sop yang mengatur anggota dan pengurus KHJL yang dibuat secara partisipatif.
Dalam workshop tersebut para peserta sepakat akan membudayakan sosial akuntabilitas dalam tata kelola negara.
Saturday, May 8, 2010
Kemajuan Koperasi Hutan Jaya Lestari Sulawesi Tenggara 6 x Lipat
Kendari, 22 Maret 2010
Tim audit Smart Wood menilai perkembangan "Koperasi Hutan Jaya Lestari" atau KHJL melakukan pengelolaan kayu secara lestari 6 kali lipat di banding tahap pertama memperoleh sertifikat FSC inggris. Tahun 2010 ini sertifkat pengelolaan kayu secara lestari yang di berikan Forest Stewardes Council/FSC pada KHJL berakhir. Untuk memperoleh kembali sertifikat tersebut, saat ini tim audit yang dipercaya FSC yakni Smart Wood tengah melakukan audit dan penilaian terhadap koperasi ini.
Penilaian untuk mendapatakan sertifikat yang kedua kalinya ini mengacu pada sektor ekonomi, sosial dan ekologi. Tim penilai Smart Wood Teddy Rusolono mengatakan sangat banyak kemajuan yang dicapai KHJL setelah mendapat sertifikat dari FSC.
Jika di bandingkan saat pertamakali ia datang tahun 2004 lalu perkembangannya hingga 6 kali lipat, seperti jumlah pohon yang di tanam dan jumlah anggota yang cukup nyata.
Meskipun terlikat kemajuan yang cukup pesat namun sejumlah kendala masih perlu dibenahi, namun sayang ia enggan menyebutkannya apa sejumlah kendala tersebut.
Perkembangan Koperasi Hutan Jaya Lestari Sulawesi Tenggara yang begitu pesat tidak dicapai dengan mudah, berbagai cara di lakukan pengurus dan karyawan koperasi untuk membesarkan lembaga mereka.
Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL), Warma mengatakan untuk mengajak masyarakat bergabung di KHJL mereka rutin melakukan sosialisasi. Selain itu bantuan sejumlah lembaga pendamping seperti jauh dan TFT,juga sangat membantu perkembangan KHJL hingga saat ini.
Harga kayu yang menggiurkan, dan berbagai keuntungan yang di peroleh anggota merupakan alasan warga untuk bergabung di KHJL.
Sejak di aktifkan tahun 2005 lalu omzet koperasi mencapai 4 milyar rupiah dengan sumbangan pada daerah mencapai angka 200 juta rupiah. Saat ini terdapat sekitar 700 orang anggota yang tersebar disejumlah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara.
Salah satunya Abdul Haris Tamburaka, dia mengaku berbagai keuntungan telah ia dapatkan selama menjadi anggota KHJL, diantaranya bantuan bibit jati,dan memperoleh pengetahuan terkait pelestarian hutan. Dengan hasil panen tanaman jati yang pertama ia terbantu membiayai pendidikan anaknya ke perguruan tinggi.
Jika lolos dalam audit dan penilaian tahap kedua ini, KHJL akan kembali mendapat sertifikat hingga 2015 mendatang.
Tim audit Smart Wood menilai perkembangan "Koperasi Hutan Jaya Lestari" atau KHJL melakukan pengelolaan kayu secara lestari 6 kali lipat di banding tahap pertama memperoleh sertifikat FSC inggris. Tahun 2010 ini sertifkat pengelolaan kayu secara lestari yang di berikan Forest Stewardes Council/FSC pada KHJL berakhir. Untuk memperoleh kembali sertifikat tersebut, saat ini tim audit yang dipercaya FSC yakni Smart Wood tengah melakukan audit dan penilaian terhadap koperasi ini.
Penilaian untuk mendapatakan sertifikat yang kedua kalinya ini mengacu pada sektor ekonomi, sosial dan ekologi. Tim penilai Smart Wood Teddy Rusolono mengatakan sangat banyak kemajuan yang dicapai KHJL setelah mendapat sertifikat dari FSC.
Jika di bandingkan saat pertamakali ia datang tahun 2004 lalu perkembangannya hingga 6 kali lipat, seperti jumlah pohon yang di tanam dan jumlah anggota yang cukup nyata.
Meskipun terlikat kemajuan yang cukup pesat namun sejumlah kendala masih perlu dibenahi, namun sayang ia enggan menyebutkannya apa sejumlah kendala tersebut.
Perkembangan Koperasi Hutan Jaya Lestari Sulawesi Tenggara yang begitu pesat tidak dicapai dengan mudah, berbagai cara di lakukan pengurus dan karyawan koperasi untuk membesarkan lembaga mereka.
Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL), Warma mengatakan untuk mengajak masyarakat bergabung di KHJL mereka rutin melakukan sosialisasi. Selain itu bantuan sejumlah lembaga pendamping seperti jauh dan TFT,juga sangat membantu perkembangan KHJL hingga saat ini.
Harga kayu yang menggiurkan, dan berbagai keuntungan yang di peroleh anggota merupakan alasan warga untuk bergabung di KHJL.
Sejak di aktifkan tahun 2005 lalu omzet koperasi mencapai 4 milyar rupiah dengan sumbangan pada daerah mencapai angka 200 juta rupiah. Saat ini terdapat sekitar 700 orang anggota yang tersebar disejumlah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara.
Salah satunya Abdul Haris Tamburaka, dia mengaku berbagai keuntungan telah ia dapatkan selama menjadi anggota KHJL, diantaranya bantuan bibit jati,dan memperoleh pengetahuan terkait pelestarian hutan. Dengan hasil panen tanaman jati yang pertama ia terbantu membiayai pendidikan anaknya ke perguruan tinggi.
Jika lolos dalam audit dan penilaian tahap kedua ini, KHJL akan kembali mendapat sertifikat hingga 2015 mendatang.
Friday, May 7, 2010
Diskusi Rencana Tata Ruang Wilayah berlangsung Alot
Kendari, 10 April 2010
Sejumlah kalangan menilai mekanisme penyusunan rencana tataruang wilayah, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara menyalahi prosedur dan tidak transparan.
Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama sejumlah LSM, akademisi dan tim terpadu menggelar pertemuan membahas usulan refisi rencana tataruang wilayah, RTRW Ppropinsi Sulawesi Tenggara.
Awalnya pertemuan berjalan baik dengan mendengarkan persentase koordinator tim yang membahas aturan dan mekanisme pengusulan RTRW.
Namun penjelasan yang monoton dan belum membicarakan substansi usulan perubahan RTRW menyebabkan sejumlah peserta melakukan interupsi dan meminta tim terpadu segera menyampaikan peta usulan RTRW yang di sampaikan Pemda Sulawesi Tenggara.
Meskipun sudah ditayangkan namun terjadi perbedaan data yang dimiliki peserta dan tim terpadu.
Para peserta menilai Pemda Sulawesi Tenggara menyalahi mekanisme yang berlaku seperti usulah harusnya melalui pemda kabupaten kota sebelum dibahas di tingkat Provinsi.
Sementara itu staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Ilaladamai mengatakan Pemda tidak pernah mengusulkan langsung pada menteri terkait usulan revisi tataruang, usulan yang ada saat ini merupakan usulan masing-masing kabupaten kota.
Sedangkan perubahan data terjadi karena adanya masukan dari kabupaten kota seperti yang disampaikan pemda Kabupaten Muna yang baru memasukkan Kota Kontu sebagai usulan refisi RTRW.
Banyak kejanggalan yang ditemukan koalisi LSM terkait refisi tataruang wilayah yang di usulkan pemda sultra mulai dari tidak transparan hingga data yang selalu berubah.
Koalisi menduga usulan perubahan RTRW erat kaitannya dengan masuknya sejumlah investor pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara.
Sejumlah kalangan menilai mekanisme penyusunan rencana tataruang wilayah, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara menyalahi prosedur dan tidak transparan.
Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama sejumlah LSM, akademisi dan tim terpadu menggelar pertemuan membahas usulan refisi rencana tataruang wilayah, RTRW Ppropinsi Sulawesi Tenggara.
Awalnya pertemuan berjalan baik dengan mendengarkan persentase koordinator tim yang membahas aturan dan mekanisme pengusulan RTRW.
Namun penjelasan yang monoton dan belum membicarakan substansi usulan perubahan RTRW menyebabkan sejumlah peserta melakukan interupsi dan meminta tim terpadu segera menyampaikan peta usulan RTRW yang di sampaikan Pemda Sulawesi Tenggara.
Meskipun sudah ditayangkan namun terjadi perbedaan data yang dimiliki peserta dan tim terpadu.
Para peserta menilai Pemda Sulawesi Tenggara menyalahi mekanisme yang berlaku seperti usulah harusnya melalui pemda kabupaten kota sebelum dibahas di tingkat Provinsi.
Sementara itu staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Ilaladamai mengatakan Pemda tidak pernah mengusulkan langsung pada menteri terkait usulan revisi tataruang, usulan yang ada saat ini merupakan usulan masing-masing kabupaten kota.
Sedangkan perubahan data terjadi karena adanya masukan dari kabupaten kota seperti yang disampaikan pemda Kabupaten Muna yang baru memasukkan Kota Kontu sebagai usulan refisi RTRW.
Banyak kejanggalan yang ditemukan koalisi LSM terkait refisi tataruang wilayah yang di usulkan pemda sultra mulai dari tidak transparan hingga data yang selalu berubah.
Koalisi menduga usulan perubahan RTRW erat kaitannya dengan masuknya sejumlah investor pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara.
Subscribe to:
Posts (Atom)