Unaaha, Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Cabang Konawe Lukman Abunawas mengatakan, pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XI di Konawe Selatan, akan mengutus atlit asli daerah Konawe.
"pada Porprov XI 2011 di Konsel kita tidak akan memakai atlit dari luar, dan akan tampil yang terbaik dan meraih emas sebanyak-banyaknya"kata Lukman, saat menyampaikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Olahraga Kabupaten Konawe (Musorkab) VI di Hotel Arisandi, Rabu (9/2) Menurut Lukman, jika memakai pemain impor, setelah selasai pelaksanaan pesta olahraga, atlit impor tersebut akan hengkang pulang kedaerahnya masing-masing, dan Koni Konawe akan melakukan pembinaan olahraga terhadap putra-putri untuk dijadikan atlit handal di Konawe "jadi lebih baik membina atlit asli daerah" ujarnya Kata dia, Pada Porda ke X di Muna, Kontingen Kabupaten Konawe hanya berada pada tingkat ke IV dari 12 Kabupaten/Kota, tetapi patut diSyukuri, kerena Koni Kabupaten Konawe,menggunakan atlit Asli Putra dan Putri daerah yang dibina selama ini dan tidak ada pemain Impor dari luar Sultra. Koni Konawe kata dia, saat ini guna memajukan olahraga di Kabupaten Konawe, akan melakukan pelatihan secara terpusat dan terpadu, dan akan terus mengadakan kejuaran-kejuaran,baik itu pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk mengukur prestasi olahraga yang dibina, termasuk mengkuti kejuaraan di luar sultra. Lanjut dia, untuk kedepannya Koni Kabupaten Konawe, akan berusaha keras dan akan terus melakukan pembinaan, terhadap putra-putri daerah, agar dapat berlaga baik ditingkat Kabupaten, Nasional maupun internasional. dan saat ini telah terdapat 22 cabang olahraga di Koni Konawe, dan telah mengikuti berbagai kejuaraan di luar Sultra dan banyak memperoleh prestasi membanggakan. dia mengakui, saat ini di Konawe masih terdapat kendala dalam pembinaan atlit berprestasi, masih kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pelatih yang memiliki kualifikasi profesional, para atlit yang dibina pada umumnya memiki tingkat ekonomi lemah, sehingga lebih mwngutamakan untuk mencari nafkah dari pada, olehraga, namun untuk mengatisipasi hal tersebut, kata Lukman, Koni Konawe, akan melakukan pembinaan olahraga pada usia dini, dan akan mencari sponsor-sponsor pendanaan untuk membantu dalam penyediaan dana pembinaan terhadap atlit. (***)
Wednesday, February 9, 2011
Guru SPPN Wawotobi Mogok Mengajar
Unaaha, Armin Rumpa(Jurnalis Media Sultra) sejumlah guru di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Wawotobi, Selasa (8/2) Mogok mengajar, menuntut supaya Kepala Sekolahnya Arsagani,SP diberhentikan pasalnya, kepala sekolah mereka kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya dan sering masuk ruangan sekolah dalam keadaan berlumpur,yang menunjukkan sikap yang tidak layaknya seorang pendidik.
Dari pemantauan dilapangan oleh Media ini, siswa-siswi SPPN Wawotobi, hanya berkeliaran dihalaman sekolah, dan ruangan belajar nampak kosong tanpa proses belajar mengajar sebagaimana mestinya, begitupun didalam kantor sekolah nampak sepi hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dalam. releasenya siswa salah sedikit ditampar,ditendang bahkan dikejar meskipun ada dijalan raya, sedangkan kepala sekolah SPPN Wawotobi Arsagani, masih mandi lumpur dari sawah dan memakai celana pendek. Arsagani juga, kadang masuk kelas memarahi siswa tanpa sebab, sementara guru tengah memberikan pelajaran, dan Arsagani masih dalam keadaan berlumpur, dan kejadian itu membuat salah seorang guru wanita menangis karena mendengar bentakan. Arsagani juga, melakukan eksploitasi terhadap tenaga pegawai, dengan selalu mengatasnamakan sekolah dan dinas, namun kenyataannya adalah untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh, para pegawai mengangkat tanah dengan trek dinas untuk mengisi polybag tanaman hias milik pribadi, juga bekerja di sawah dan di rumah jabatan dan diperintah pada jam dinas/jam kantor, yang mengakibatkan salah seorang pegawai honorer berhenti karena tidak tahan dicaci maki. pada saat peralihan kepemimpinan dari Ir. Rivai Isnanu ke Arsagani, SP, minat masyarakat untuk sekolah di SPP Wawotobi mencapai 130 orang siswa, namun pada tahun ajaran 2009/2010 hanya kurang lebih 60 orang, dan tahun ajaran 2020/2011 tinggal 40 orang saja. salah seorang siswa SPPN Wawotobi saat ditemui di halaman sekolah SPPN Wawotobi (8/2) Saifudin bersama siswa lainnya Madan, yang masih duduk di kelas 1 mengaku, mereka tidak masuk belajar karena gurunya mogok mengajar, sehingga mereka berkeliaran di halaman sekolah. "kita tidak masuk belajar karena guru-gurunya mogok mengajar, dan mogok mengajar itu akan terus berlangsung sampai kepala sekolahnnya diganti"kata Saifudin bersama Madan. sementara itu salah seorang guru SPPN Wawotobi Waris mengaku tidak mengetahui penyebab mogoknya para guru."saya tidak tau kenapa mereka mogok"kata Guru lainnya yang temui Sarman mengaku, terjadinya mogok mengajar awalnya, karena adanya surat kaleng dan isi surat kaleng yang ditujukkan kepada Kadis Pertanian Provinsi tersebut, adalah isi surat kaleng tersebut benar adanya, karena telah ada tim investigasi dari dinas Pertanian provinsi dan Kadis Pertanian berjanji akan mengganti Arsagani namun tidak ada penggantian, sehingga para guru melakukan aksi mogok lagi, dan aksi mogok tersebut sudah yang kedua kalinya. "kita khawatirkan jangan sampai guru mogok terus berimbas pada ujian praktek siswa yang akan digelar pada 16 Pebruari mendatang'katanya sampai berita ini diturunkan aksi mogok tersebut masih terus berlangsung,di SPPN Wawotobi. (***)
Dari pemantauan dilapangan oleh Media ini, siswa-siswi SPPN Wawotobi, hanya berkeliaran dihalaman sekolah, dan ruangan belajar nampak kosong tanpa proses belajar mengajar sebagaimana mestinya, begitupun didalam kantor sekolah nampak sepi hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dalam. releasenya siswa salah sedikit ditampar,ditendang bahkan dikejar meskipun ada dijalan raya, sedangkan kepala sekolah SPPN Wawotobi Arsagani, masih mandi lumpur dari sawah dan memakai celana pendek. Arsagani juga, kadang masuk kelas memarahi siswa tanpa sebab, sementara guru tengah memberikan pelajaran, dan Arsagani masih dalam keadaan berlumpur, dan kejadian itu membuat salah seorang guru wanita menangis karena mendengar bentakan. Arsagani juga, melakukan eksploitasi terhadap tenaga pegawai, dengan selalu mengatasnamakan sekolah dan dinas, namun kenyataannya adalah untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh, para pegawai mengangkat tanah dengan trek dinas untuk mengisi polybag tanaman hias milik pribadi, juga bekerja di sawah dan di rumah jabatan dan diperintah pada jam dinas/jam kantor, yang mengakibatkan salah seorang pegawai honorer berhenti karena tidak tahan dicaci maki. pada saat peralihan kepemimpinan dari Ir. Rivai Isnanu ke Arsagani, SP, minat masyarakat untuk sekolah di SPP Wawotobi mencapai 130 orang siswa, namun pada tahun ajaran 2009/2010 hanya kurang lebih 60 orang, dan tahun ajaran 2020/2011 tinggal 40 orang saja. salah seorang siswa SPPN Wawotobi saat ditemui di halaman sekolah SPPN Wawotobi (8/2) Saifudin bersama siswa lainnya Madan, yang masih duduk di kelas 1 mengaku, mereka tidak masuk belajar karena gurunya mogok mengajar, sehingga mereka berkeliaran di halaman sekolah. "kita tidak masuk belajar karena guru-gurunya mogok mengajar, dan mogok mengajar itu akan terus berlangsung sampai kepala sekolahnnya diganti"kata Saifudin bersama Madan. sementara itu salah seorang guru SPPN Wawotobi Waris mengaku tidak mengetahui penyebab mogoknya para guru."saya tidak tau kenapa mereka mogok"kata Guru lainnya yang temui Sarman mengaku, terjadinya mogok mengajar awalnya, karena adanya surat kaleng dan isi surat kaleng yang ditujukkan kepada Kadis Pertanian Provinsi tersebut, adalah isi surat kaleng tersebut benar adanya, karena telah ada tim investigasi dari dinas Pertanian provinsi dan Kadis Pertanian berjanji akan mengganti Arsagani namun tidak ada penggantian, sehingga para guru melakukan aksi mogok lagi, dan aksi mogok tersebut sudah yang kedua kalinya. "kita khawatirkan jangan sampai guru mogok terus berimbas pada ujian praktek siswa yang akan digelar pada 16 Pebruari mendatang'katanya sampai berita ini diturunkan aksi mogok tersebut masih terus berlangsung,di SPPN Wawotobi. (***)
Monday, February 7, 2011
Banyak Perusahaan Tambang Tinggalkan Malapetaka Berkelanjutan
Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Dosen Fhilipina Women's University Manila, Prof. DR Emiliano.T Hudtohan, MA,Ed mengatakan, banyak perusahan tambang dibelahan bumi ini, meninggalkan malapetaka dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi masyarakat, pasalnya perusahan tambang tersebut tidak memiliki konsep Sustainable Developmens Framework (Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan).
"banyak tambang di bumi ini, tinggalkan kesengsaraan dan malapetaka dimasyarakat,dan anak cucu kita yang akan datang, karena hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi justeru meninggalkan keesengsaraan, serta tidak miliki konsep pembangunan berkelanjutan" kata Emiliano, melalui Penerjemahnya,Prof.DR. S Munir. saat membawakan materi pada Seminar Internasional sehari, tentang Pengelolaan Tambang Yang Berwawasan Lingkungan untuk Generasi Yang Akan Datang di Hotel Arisandi Unaaha, Senin (7/2) Menurut Emiliano, Konsep Sustainable Developmens Framework itu, mestinya menjadi acuan dalam mengelolah tambang, karena jika tidak ada acuan yang jelas, setiap perusahaan tambang akan berbuat semaunya dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat,"ya contonya, ada tambang yang iming-imingkan kesejahteraan, tetapi sebaliknya, timbulkan malapetaka"katanya Selain itu kata dia, dalam pengelolaan berbagai kegiatan usaha pertambangan, mestinya menganut pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang berketuhanan, sebagaimana filosofi Konservasi, yang salah satunya pengelolaan SDA dengan mementingakan alam dan manusiannya berdasarkan keTuhanan "rasanya tidak adil jika, apa yang kita lakukan sesuatu dimasyarakat, tetapi meninggalkan juga sesuatu yang akan menjadi beban" Ujar Emiliano Lanjut Emiliano,banyak potret tambang yang katanya untuk masyarakat, tetapi kenyataannya dilapangan tidak berpihak kepada masyarakat, untuk itu harus dipikirkan bagaimana, tambang itu tidak berdampak kepada kerusakan lingkungan, yang akhirnya menjadi malapetaka untuk masyarakat dan anak cucunya."anak cucu saya mau jadi apa.?,itu harus dipikirkan, juga apa yang kita dapat hari ini, juga berguna untuk masa yang akan datang"ujarnya. jadi kata dia, sebelum melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan tambang harus belajar dulu, sebelum menciptakan malapetaka dan kesengsaraan berkepanjangan, karena tidak hanya pembangunan yang berkelanjutan, tetapi kesengsaraan dan malapetaka juga bisa berkelanjutan, jika pelaku tambang tidak belajar dari potret-potret tambang sebelumnya (***)
"banyak tambang di bumi ini, tinggalkan kesengsaraan dan malapetaka dimasyarakat,dan anak cucu kita yang akan datang, karena hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi justeru meninggalkan keesengsaraan, serta tidak miliki konsep pembangunan berkelanjutan" kata Emiliano, melalui Penerjemahnya,Prof.DR. S Munir. saat membawakan materi pada Seminar Internasional sehari, tentang Pengelolaan Tambang Yang Berwawasan Lingkungan untuk Generasi Yang Akan Datang di Hotel Arisandi Unaaha, Senin (7/2) Menurut Emiliano, Konsep Sustainable Developmens Framework itu, mestinya menjadi acuan dalam mengelolah tambang, karena jika tidak ada acuan yang jelas, setiap perusahaan tambang akan berbuat semaunya dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat,"ya contonya, ada tambang yang iming-imingkan kesejahteraan, tetapi sebaliknya, timbulkan malapetaka"katanya Selain itu kata dia, dalam pengelolaan berbagai kegiatan usaha pertambangan, mestinya menganut pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang berketuhanan, sebagaimana filosofi Konservasi, yang salah satunya pengelolaan SDA dengan mementingakan alam dan manusiannya berdasarkan keTuhanan "rasanya tidak adil jika, apa yang kita lakukan sesuatu dimasyarakat, tetapi meninggalkan juga sesuatu yang akan menjadi beban" Ujar Emiliano Lanjut Emiliano,banyak potret tambang yang katanya untuk masyarakat, tetapi kenyataannya dilapangan tidak berpihak kepada masyarakat, untuk itu harus dipikirkan bagaimana, tambang itu tidak berdampak kepada kerusakan lingkungan, yang akhirnya menjadi malapetaka untuk masyarakat dan anak cucunya."anak cucu saya mau jadi apa.?,itu harus dipikirkan, juga apa yang kita dapat hari ini, juga berguna untuk masa yang akan datang"ujarnya. jadi kata dia, sebelum melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan tambang harus belajar dulu, sebelum menciptakan malapetaka dan kesengsaraan berkepanjangan, karena tidak hanya pembangunan yang berkelanjutan, tetapi kesengsaraan dan malapetaka juga bisa berkelanjutan, jika pelaku tambang tidak belajar dari potret-potret tambang sebelumnya (***)
Kerusakan Hutan di Abuki Berkurang
Unaaha,Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Diakhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011, kerusakan hutan Di Kecamatan Abuki sudah berkurang, indikatornya tidak ada lagi penebangan dan pemambalakan liar yang terjadi, hal itu dikatakan Camat Abuki Harmin Ramba, saat ditemui di Kantor Pemda Konawe belum lama ini.
Harmin mengatakan, sejak ditangkapnya puluhan meter kubik kayu hasil pembalakan liar dihutan lindung Abuki, yang kayu olehannya tersebut dihanyutkan di Sungai Anggoro pada bulan Maret tahun 2010 lalu, juga dibulan yang sama ditangkap lagi kayu diatas mobil, kini pembalakan liar sudak tidak ada lagi. "artinya, mereka sudah jerah ditangkap kayunya,karena kami terus lakukan operasi, jika ada informasi kita langsung ke TKP, jadi tidak ada peluang bagi mereka melakukan pambalakan liar" Jelas Harmin. kata dia, jangankan pembalakan liar atau illegal loging, izin pemanpaatan hutan saja, untuk pengolahan kayu di Abuki saat ini tidak ada, dan baginya tidak mudah mengeluarkan rekomendasi pengolahan kawasan hutan. lanjutnya, karena dampaknya ada, terutama berdampak pada persediaan air untuk areal persawahaan, jika dibiarkan pembalakan liar atau ada izin pemanfaatan hutan untuk pengolahan kayu, maka dikuatirkan persawahan di Abuki akan kering, misalnya jika terjadi kemarau saja, sekitar 400 sampai 500 hektar sawah di Abuki mengalami kekeringan. "jika kita biarkan pembalakan liar, kerugiannya akan lebih besar, dari pada untungnya"ujar Harmin. (***)
Harmin mengatakan, sejak ditangkapnya puluhan meter kubik kayu hasil pembalakan liar dihutan lindung Abuki, yang kayu olehannya tersebut dihanyutkan di Sungai Anggoro pada bulan Maret tahun 2010 lalu, juga dibulan yang sama ditangkap lagi kayu diatas mobil, kini pembalakan liar sudak tidak ada lagi. "artinya, mereka sudah jerah ditangkap kayunya,karena kami terus lakukan operasi, jika ada informasi kita langsung ke TKP, jadi tidak ada peluang bagi mereka melakukan pambalakan liar" Jelas Harmin. kata dia, jangankan pembalakan liar atau illegal loging, izin pemanpaatan hutan saja, untuk pengolahan kayu di Abuki saat ini tidak ada, dan baginya tidak mudah mengeluarkan rekomendasi pengolahan kawasan hutan. lanjutnya, karena dampaknya ada, terutama berdampak pada persediaan air untuk areal persawahaan, jika dibiarkan pembalakan liar atau ada izin pemanfaatan hutan untuk pengolahan kayu, maka dikuatirkan persawahan di Abuki akan kering, misalnya jika terjadi kemarau saja, sekitar 400 sampai 500 hektar sawah di Abuki mengalami kekeringan. "jika kita biarkan pembalakan liar, kerugiannya akan lebih besar, dari pada untungnya"ujar Harmin. (***)
Muhajirin Beber Kekacauan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS
Unaaha, Armin rumpa (Jurnalis Media Sultra) Kabag Humas Pemda Konawe, Muhajirin mengatakan kekacauan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, setelah keluarnya PP No 45, yang tetang Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, yang sebelumnya pengangkatan sekdes mengacu pada PP No 72 tahun 2004.
dia mengatakan, sekretaris jendral (Sekjen) Depdagri,diminta kepada Bupati, dalam hal ini Pemda, untuk mendata Sekdes se-Kabupaten Konawe, jadi Pemda mendata sekdes, mengacu pada PP No 72 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa, yang diisyaratkan bahwa, Sekdes yang akan diangkat adalah minimal ijazah SMA, Tahun 2007 keluar PP No 45, yang isinya adalah tentang Sekdes yang angkat minimal ijazah SD dan sederajat, inilah yang bikin permasalahan, sehingga waktu keluar PP No 45, berlomba-lomba semua sekdes yang ada menyetor berkasnya. "permintaan pemberkasan, saya tidak lagi dalam sistem, waktu itu, bagian pemerintahan desa sudah di marger pindah ke BPMD dan tahun 2008 juga, saya di mutasi ke Kasat Pol PP. tahun 2009 ke Sekretaris KPU, dan terakhir di Humas tahun 2010." kata Muhajirin saat ditemui di Kantor Pemda Konawe, Selasa (1/2) Jadi, kata dia, bahwa saat dirinya di Pemerintahan Desa (Pemdes), yang ditunjuk untuk mendata Sekdes, hanya sebatas pendataan untuk memenuhi kuota para Sekdes se Kabupaten Konawe, sejumlah 322. "Saya tidak tau lagi kesalahan dimana, mungkin kesalahan didalam pemberkasan, itu tahap pertama masih di BPMD, tahap ke dua dan ketiga sudah di Pemerintahan Umum, hanya didalam satu Desa ada dua atau tiga berkas yang masuk"jelas Muhajirin Kemudian lanjutnya, setelah pendataan, masih gabung Konawe Utara belum pemekaran, diadakan rapat pemuktahiran, seluruh camat di Kabupaten Konawe, diruangan sekda dipimpin oleh Bupati di verifikasi satu persatu, semua camat menyepakati bahwa pendataan ini, sudah tepat untuk diusulkan ke Mendagri melalui BPMD untuk menjadi PNS. Terdapatnya SK yang ganda, bernomor sama dan tahun yang sama, ujar Muhajirin, Sebetulnya yang mengelurkan SK Sekdes adalah Kepala Desa masing-masing, dan dirinya tidak mengetahui jika ada permainan, Sekdes yang asli, dirinya tidak mengetahui tetapi menurutnya, yang mananya SK itu, asli, namun untuk mengetahui hal itu , sekdes yang dicari adalah, Sekdes yang memiliiki penetapan penerima TPAPD, buka SK Bupati, "masa Bupati mau SK kan Sekdes kan tidak, kan itu sekdes diangkat oleh kepala Desa, hasil penetapan Kades diusulkan ke Bupati sebagai penerimah TPAPD" Ujar Muhajirin (***)
dia mengatakan, sekretaris jendral (Sekjen) Depdagri,diminta kepada Bupati, dalam hal ini Pemda, untuk mendata Sekdes se-Kabupaten Konawe, jadi Pemda mendata sekdes, mengacu pada PP No 72 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa, yang diisyaratkan bahwa, Sekdes yang akan diangkat adalah minimal ijazah SMA, Tahun 2007 keluar PP No 45, yang isinya adalah tentang Sekdes yang angkat minimal ijazah SD dan sederajat, inilah yang bikin permasalahan, sehingga waktu keluar PP No 45, berlomba-lomba semua sekdes yang ada menyetor berkasnya. "permintaan pemberkasan, saya tidak lagi dalam sistem, waktu itu, bagian pemerintahan desa sudah di marger pindah ke BPMD dan tahun 2008 juga, saya di mutasi ke Kasat Pol PP. tahun 2009 ke Sekretaris KPU, dan terakhir di Humas tahun 2010." kata Muhajirin saat ditemui di Kantor Pemda Konawe, Selasa (1/2) Jadi, kata dia, bahwa saat dirinya di Pemerintahan Desa (Pemdes), yang ditunjuk untuk mendata Sekdes, hanya sebatas pendataan untuk memenuhi kuota para Sekdes se Kabupaten Konawe, sejumlah 322. "Saya tidak tau lagi kesalahan dimana, mungkin kesalahan didalam pemberkasan, itu tahap pertama masih di BPMD, tahap ke dua dan ketiga sudah di Pemerintahan Umum, hanya didalam satu Desa ada dua atau tiga berkas yang masuk"jelas Muhajirin Kemudian lanjutnya, setelah pendataan, masih gabung Konawe Utara belum pemekaran, diadakan rapat pemuktahiran, seluruh camat di Kabupaten Konawe, diruangan sekda dipimpin oleh Bupati di verifikasi satu persatu, semua camat menyepakati bahwa pendataan ini, sudah tepat untuk diusulkan ke Mendagri melalui BPMD untuk menjadi PNS. Terdapatnya SK yang ganda, bernomor sama dan tahun yang sama, ujar Muhajirin, Sebetulnya yang mengelurkan SK Sekdes adalah Kepala Desa masing-masing, dan dirinya tidak mengetahui jika ada permainan, Sekdes yang asli, dirinya tidak mengetahui tetapi menurutnya, yang mananya SK itu, asli, namun untuk mengetahui hal itu , sekdes yang dicari adalah, Sekdes yang memiliiki penetapan penerima TPAPD, buka SK Bupati, "masa Bupati mau SK kan Sekdes kan tidak, kan itu sekdes diangkat oleh kepala Desa, hasil penetapan Kades diusulkan ke Bupati sebagai penerimah TPAPD" Ujar Muhajirin (***)
Subscribe to:
Posts (Atom)