Senin, 19 April 2004.
Utang Garuda Ganjal Lion Air Buka Rute ke IndiaJAKARTA - Rencana Lion Air melayani rute Medan - Chennai dan New Delhi, India, terhambat tagihan utang otoritas bandara India kepada PT Garuda Indonesia. Perusahaan penerbangan milik pemerintah itu mengakui adanya tagihan namun besarannya masih harus dibicarakan.
Menurut surat dari otoritas bandara India kepada Lion Air yang diterima Koran Tempo, otoritas bandara itu minta agar tagihan kepada Garuda diselesaikan dulu sebelum Lion Air terbang ke India. Dalam surat itu tidak disebut besarnya tunggakan Garuda.
Surat itu hanya menyebutkan, Garuda diminta membayar sejumlah uang dalam mata uang India atau Rupee untuk 400 kali menggunakan jasa bandara, seperti jasa mendarat dan parkir pesawat. Untuk setiap pemberian jasa bandara adalah 100 ribu rupee.
Presiden Direktur PT Lion Mentari Airlines Rusdi Kirana ketika dimintai konfirmasi membenarkan adanya surat itu. Namun, dia tidak tahu pasti kebenaran ada atau tidaknya tunggakan Garuda di India. Sebab, pihaknya hanya menerima surat dari Otoritas bandara India yang menyatakan ada tunggakan Garuda sehingga rencana Lion Air terbang ke India belum bisa direalisasikan saat ini.
"Terlepas benar atau tidak adanya tunggakan itu, kami sangat mengharapkan Garuda menyelesaikan masalah tersebutm sehingga rencana kami terbang ke India bisa segera teralisasi," kata Rusdi kepada Koran Tempo akhir pekan lalu.
Menurut dia, rencana Lion Air membuka rute ke India sudah dipersiapkan sejak dua tahun yang lalu. Saat ini, pihaknya sudah menyelesaikan syarat administrasi dan legal. Departemen perhubungan misalnya, sudah memberikan izin menerbangi rute itu sejak dua tahun lalu. Rencananya, kata Rudi, Lion Air akan menggunakan Bandara Polonia, Medan, sebagai titik keberangkatan ke Chennai dan Delhi, India.
Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indra Setiawan mengakui ada sejumlah tagihan jasa pemanduan lalu lintas udara pesawat-pesawat Garuda dari otoritas bandara India. "Tapi harus kami verifikasi dulu, karena kami memang tidak merasa melewati wilayah udara India seperti dalam tagihan itu," ujarnya kepada Koran Tempo.
Dia mengatakan, Garuda memiliki bukti, bahwa pesawat-pesawatnya ketika menuju kawasan Timur Tengah dan Eropa sama sekali tidak melalui wilayah udara India. Menurut dia, kedua belah pihak harus sama-sama mengajukan bukti untuk melakukan verifikasi. "Kalau memang ada, masa kami tidak bayar, tidak ada niatan sama sekali untuk mengemplang," katanya.
Direktur Keuangan Garuda Wiradharma B. Oka menambahkan, otoritas bandara India mengirimkan tagihan biaya pemanduan lalu lintas udara pada 2002 sebesar 4 juta rupee (US$ 80 ribu). Tagihan ini sangat kecil dibandingkan biaya pemanduan yang harus dibayarkan Garuda ke negara itu US$ 1,5 juta per tahunnya. "Ngapain gara-gara US$ 80 ribu kami ribut-ribut, tapi meski begitu kami tidak mau bayar sesuatu yang bukan kewajiban kami," katanya.
Departemen Perhubungan sendiri tidak mengetahui adanya tagihan itu. Sehingga menjadi syarat bagi maskapai lain untuk bisa terbang ke India. Menurut Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sri Hardini, syarat terbang ke India hanya menjalin kerja sama dengan maskapai setempat. "Bentuk kerja samanya terserah masing-masing maskapai," ujar dia. taufik kamil/ss. kurniawan
