Selasa, 27 Desember 2005.
Ibu-ibu PKK Ganti Seragam
JAKARTA -- Kegalauan tersirat dari wajah beberapa pengurus PKK Jakarta. Pasalnya, mereka belum lama membeli seragam baru, tapi sudah harus menggantinya dengan warna seragam nasional PKK. ''Kami telah menerima surat dari PKK Pusat soal seragam nasional ini,'' ujar salah seorang pengurus seraya menunjukkan kopi surat yang dimaksud, Senin (26/12). Seragam nasional PKK itu berwarna biru toska (warna Partai demokrat). Kader PKK Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Nani Suhaenah, mengaku belum menerima instruksi soal penggantian warna seragam PKK. ''Saya masih percaya bila pergantian warna seragam itu tidak bermuatan politis,'' kata Nani. Di Kabupaten Bandung, pengurus PKK kabupaten telah memakai seragam biru toska itu. Pengurus PKK kecamatan dan desa masih memakai seragam lama, berwarna hijau keabu-abuan (seragam Jabar). Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Hj Iyan Obar Sobarna, menjelaskan seragam nasional PKK terdiri atas tiga jenis pakaian, yakni kemeja batik, jas!
, dan rok. ''Bahan kain untuk seragam itu dibeli dari PKK Pusat,'' ujar Iyan. Tapi, kata Iyan, PKK Kabupaten Bandung kesulitan menyiapkan dana pembelian. Sebab, biaya pembelian seragam PKK tersebut ditanggung oleh masing-masing pengurus. Di Kabupaten Bandung terdapat 440 pengurus PKK tingkat desa dan 45 pengurus PKK tingkat kecamatan. Rata-rata, kata Iyan, setiap kepengurusan PKK tingkat desa memiliki 20 kader. Artinya, perlu dana besar untuk 'membirukan' barisan ibu-ibu PKK itu. PKK Kota Yogyakarta menolak seragam nasional. ''Saya menerima surat dari PKK Pusat yang menyarankan untuk membeli seragam baru dengan warna kebiru-biruan. Setelah saya pikir buat apa seragam yang terpenting di PKK bukan seragam, tapi kinerja dan semangat kebersamaan,'' kata Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Dyah Sumirah Hery Zudianto, Senin (26/12). Seragam yang sekarang dipakai oleh ibu-ibu PKK Kota Yogyakarta, kata Ny Hery, adalah ide dari mereka sendiri. Mereka mengumpulkan uang dan menc!
ari bahan yang sangat sederhana, agar harganya terjangkau oleh!
anggota
PKK. ''Kalau mereka dipaksa untuk membeli seragam yang baru sama saja memudarkan kebersamaan yang mereka rintis, apalagi harganya mahal akan membebani mereka,'' katanya. Ny Hery mengatakan, sekarang sudah era otonomi daerah, sehingga semua keputusan tetap ada di daerah. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Luky Djani, dan pengamat politik CSIS, Indra J Piliang, meminta pengurus pusat PKK menjelaskan soal seragam biru ibu-ibu PKK itu. ''Mengapa perlu dibuat seragam baru? Lalu siapa dan perusahaan mana yang menangani proyek itu? Juga sampai seberapa besar biayanya,'' kata Luky. Bagi Indra, perlukah pergantian warna seragam itu? Apakah bisa memperbaiki sistem kenegaraan? ''Saya kira semua harus dijelaskan. Apalagi ini menyangkut proyek jadi memang harus akuntabel,'' tandas Indra. Iyan menjelaskan, warna seragam nasional PKK itu mengacu pada warna lambang dan logo PKK. ''Memang pada lambang dan logo PKK itu terdapat warna biru toska,'' kata Iyan. Pergantian warna sera!
gam itu, imbuh Iyan, merupakan salah satu keputusan rapat kerja nasional (rakernas) PKK, September 2005.
(n din/uba/san )
