Kendari,UB Persepsi negatif terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum (RSU) Bahteramas seakan tak pernah usai. Setelah diperhadapkan dengan permasalahan belum maksimalnya sarana dan prasarana RS yang diklaim bertaraf internasional, seperti minimnya ketersedian air dan pasokan listrik bahkan ketidaknyamanan dan keamanan RS. Kini gilaran pelayanan RS yang terkesan diskriminasi, terutama bagi pasien pemegang kartu jamkesmas.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Sultra, dr. La Ode Muhammad Izat Manarfa mengatakan rentetan masalah seharusnya memacu manajemen RS untuk terus berbenah, bukannya malah melahirkan permasalahan yang baru terutama mengenai pelayanan RS. Seandainya, bila persoalannya dikarenakan belum maksimalnya sejumlah sarana dan prasarana RS masih dimaklumi, apalagi RS ini terbilang baru beroperasi. Namun jika mengenai pelayanan pasien yang tidak optimal, inilah yang menjadi hal krusial. Sebab pelayanan yang seharusnya menjadi prioritas bukannya profit.
Perlakukan diskriminasi kata legislator PPP ini, sepatutnya tidak boleh terjadi apalagi dilakukan tenaga medis (dokter). Menurut politisi yang juga berprofesi sebagai seorang dokter ini, tugas utama seorang dokter yakni pengbdian pada masyarakat tanpa melihat status sosial pasien. Bila ada yang dokter yang diskriminatif, itu telah melanggar kode etik kedokteran. Jika terbukti, lembaga kedokteran yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra berkewajiban memberi sangsi pada oknum dokter tersebut. Apakah sangsinya berupa skorsing ataupu pencabutan surat izin praktek semua tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.
Ia menganjurkan agar pihak pengelola jangan segan-segan memecat tenaga medis yang berlaku diskriminasi siapapun pelakunya. Fungsi RS adalah memberi pelayanan bagi setiap pasien tanpa terkecuali bukannya memilah-milah pasien, apalagi RS ini merupakan milik pemprov yang notabene milik masyarakat Sultra. "Seharusnya, pengelola RS lebih fokus pada pelayanan agar bisa menutupi minimnya fasilitas RS, bukan menambah daftar panjang persepsi negatif di masyarakat,"saran caleg PPP DPR-RI ini.
Kinerja manajemen RSU Bahteramas sudah menjadi fokus pantuan khususnya komisi IV. Pihaknya telah berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengetahui secara detail permasalahan sesungguhnya. Baik itu berhubungan dengan keluhan pasien maupun manajemen RS, agar kita tahu langkah yang bisa diambil. Namun terlebih dahulu, komisi IV akan memanggil pihak pengelola RS maupun oknum dokter tersebut untuk meminta penjelasan terkait masalah ini. Setelah teman-teman balik dari kujungan kerjanya ke daerah, kita akan menjadwalkan hearing.
Mantan kadis Kesehatan Sultra ini mengaku prihatin melihat kinerja RSU bahteramas yang tak jua membaik. Padahal sudah sekian kali, komisi IV telah melayangkan teguran. "Namun demikian, pihaknya tetap mendukung langkah pembenahan bahkan bila diperlukan komisi IV siap membantu penambahan anggaran saat pembahasan anggaran jika memang benar-benar urgen,"terang ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PPP ini. (amal)
