Pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 11 persen atau jauh diatas angka rata-rata nasional menandakan hasil pembangunan dan arah kebijakan pemerintah semakin merata dirasakan masyarakat. Pencapaian ini tak lepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai daerah otonomi baru.
Meskipun arah kebijakan tersebut berkonsekuensi pada anggaran yang semakin besar namun efektifitas pembangunan semakin merata terutama daerah yang selama ini belum tersentuh arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan pencapaian itu, DPRD Sultra tetap berkomitmen dan berusaha agar daerah-daerah yang diusulkan terakomodir menjadi daerah otonomi baru.
"Kebijakan pemda dalam mengenai pembukaan daerah otonomi baru secara tak langsung telah memeratakan hasil pembangunan. faktanya, dalam beberapa tahun terakhir daerah-daerah otonomi baru telah menunjukan mampu bersaing dengan kabupaten induknya. Peningkatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang dialami Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi dan Buton Utara,"terang Ketua DPRD Sultra, Rusman Emba di gedung DPRD Sultra akhir pekan lalu.
Legislator partai golkar ini menambahkan kebijakan pemerintah daerah mengusulkan daerah otonomi baru di Sultra perlu diapresiasi. Pada tahun ini, kembali berhasil memekarkan dua otonomi baru, yakni Konawe kepulauan dan Kolaka Timur (Koltim). Meskipun masih ada usulan yang belum disetujui pemerintah pusat, pemda tetap fokus agar kebijakan pemekaran terus dilanjutkan. Apalagi, badan Legislasi Sultra berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemekaran daerah otonomi baru. Sebab sudah merupakan target dewan, daerah yang masih tertunda akan diloloskan mengikuti Konawe kepulauan dan Koltim.
Diakui, buntut dari pemekaran wilayah baru yakni membutuhkan anggaran besar terutama dari kabupeten induk maupun pemprov Sultra. Namun demikian, kebijakan itu berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Dimana daerah baru, dapat menentukan kebijakan yang lebih berpihak bagi mereka sebab kemungkinan kebijakan kabupaten induk belum merefresentasi keinginan masyarakat. Hal ini tentunya akan meningkatkan laju roda perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan mendukung daerah otonomi baru semakin berkembang dan mengejar ketingalannnya dari daerah lainnya.
Adapun kelanjutan proses daerah pemekaran Buton Selatan, Buton timur, Muna barat, Kota Raha untuk menjadi daerah otonomi baru harus menjadi program utama yang harus diwujudkan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Apalagi desakan masyarakat daerah tersebut untuk terpisah dari Kabupaten induk sudah tidak dapat ditawar lagi.
"Walaupun, pada tahun ini baru dua daerah namun bila ada kesungguhan dan dukungan pemda/pemrov dan back up penuh dari DPRD Kabupaten dan Sultra empat daerah yang tertunda diakomodir menjadi daerah otonomi baru tahun ini,"harap calon anggota DPD Sultra ini. (amal)
