Setelah berhasil mensejajarkan dirinya menjadi salah satu daerah penghasil tambang, kebijakan pembangunan Sultra lima tahun kedepan lebih diarahkan menuju industrialisasi. Kebijakan itu ditempuh sebagai wujud peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Bukan hanya sektor pertambangan, industrialisasi juga akan diarahkan pada perkebunan, pertanian dan perikanan.
Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata mengatakan pada tahun 2012, kebijakan investasi difokuskan pada perencanaan tata ruang dan tata wilayah (RT/RW) pengembangan potensi sumber daya yang menjadi sektor andalan Sultra seperti perkebunan, pertanian, perikanan dan sektor pertambangan. Memasuki tahun 2013, tinggal mengisi ruang yang telah direncanakan tersebut untuk dimanfaatkan pada peningkatan kemandirian daerah.
"Untuk itulah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra tahun 2013 hingga 2018 segala putusan mengenai rencana kebijakan dalam RPJMD lalu akan diemplementasikan mulai tahun ini dimana pengembangan Sultra akan diarahkan menuju daerah Industrialisasi,"jelas Wakil Gubernur Sultra, Muhammad Saleh Lasata kepada Kendari Pos, kemarin.
Sebagai wujud nyata menurut mantan Bupati Muna ini, maka Sultra harus memiliki sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Para investor akan kita dorong untuk membangun pabrik pengolahannya, seperti pembangunan pabrik pengolahan ore, ikan, perkebunan serta upaya peningkatan produkasi beras. Implementasinya, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik smelter dan sebuah pembangkit listrik yang akan mensuplai kebutuhan listrik pembangunan pabrik yang selama ini menjadi kendala pembangunan pabrik smelter.
Pada sektor pertanian, upaya pemprov yakni dengan peningkatan produksi pertanian seperti beras dan kakao. Dimana data menujukan dari setiap tahun produksi beras terus mengalami peningkatan begitupun dengan kakao. Sementara sektor perikanan, Sultra tercatat sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Sedangkan perkebunan, kebijakan investasi yang diarahkan pada pengembangan perkebunan.
"Untuk mewujudkan semua itu, selaku pemprov kami berharap dukungan dari semua stake holder baik pemerintah kabupaten/kota, masyarakat terutama lembaga legislasi DPRD tingkat II dan I. Sebab selama ini perda-perda yang ditelorkan telah banyak membantu arah kebijakan pemerintah daerah. Paling utama, semoga rencana pembangunan Sultra lima tahun kedepan dapat tercapai,"pungkas mantan anggota komisi IV DPRD Sultra ini. (amal)
