Sunday, June 2, 2013

PKS Tuntut AS Cabut Stempel Teroris Al Haramain

Kamis, 26 Pebruari 2004.

PKS Tuntut AS Cabut Stempel Teroris Al HaramainJakarta, 26 Pebruari 2004 10:10Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menuntut pemerintah Amerika Serikat (AS) dan PBB menghapus Yayasan Pendidikan Al Haramain milik partai tersebut dari daftar kelompok teroris karena tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan teroris internasional.



"Saya akan meminta pemerintah AS dan PBB segera merevisi kembali daftar organisasi yang diduga sebagai jaringan teroris internasional termasuk menghilangkan yayasan dari daftar itu," katanya, terkait rencana pertemuannya dengan Duta Besar AS di Indonesia Ralph L Boyce di Jakarta, Kamis.



Dijelaskannya, kecurigaan AS dan PBB terhadap yayasan Al Haramain semata dikarenakan kemiripan nama dengan organisasi yang berpusat di Riyadh yang memang merupakan bagian dari jaringan terorisme.



Selain itu, tambah dia, yayasan tersebut memang memiliki cabang di Indonesia, namun sejak berdirinya pada 1998 hingga saat ini tidak pernah ada kaitan dalam bentuk apapun antara Al Haramain dengan yayasan itu.



"Jadi bagaimana bisa AS dan PBB memasukkan yayasan kami dalam daftar organisasi teroris hanya karena kemiripan nama," kata Hidayat gusar.



Bahkan, tambah dia, setelah pihak PKS menglarifikasikannya kepada Kementerian Polkam, Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri mereka juga menetapkan bahwa partai bernomor 16 itu bersih dari keterkaitannya dengan segala bentuk kegiatan terorisme.



"Jadi tidak ada alasan lagi bagi AS dan PBB untuk memasukkan yayasan kami ke dalam daftar organisasi teroris. Untuk itu dalam pertemuan nanti saya berharap AS dan PBB bisa segera mencabut PKS dari daftar itu sekaligus menyatakannya sebagai organisasi yang bersih dari kegiatan teroris," ujar Hidayat menekankan



Ditanya upaya yang akan dilakukan PKS jika AS dan PBB tidak mencabut partai itu dari daftar organisasi teroris, ia mengatakan, pihaknya akan menuntut secara hukum mengingat pencantuman PKS dalam daftar itu memang suatu kecerobohan dan sangat dikait-kaitkan hanya karena kemiripan nama.



"Untuk itu kami meminta agar AS dan PBB secara rasional berkenan untuk mencabut PKS dari daftar tersebut," katanya.



Ketika ditanya apakah PKS akan mengganti nama yayasannya menyusul kejadian tersebut, Hidayat mengatakan, semua tergantung pada hasil pertemuannya dengan Duta Besar Ralph Boyce yang dijadwalkan berlangsung Kamis (26/2) di Hotel Hilton pukul 14.00 WIB.



"Tetapi yang jelas kalau pun tidak berganti nama yayasan kami memang tidak terbukti ada kaitannya dengan kelompok atau jaringan teroris manapun, sesuatu yang selama ini justru ditentang oleh PKS sebagai partai yang mengedepankan demokratisasi dan senantiasa membela yang benar," kata Hidayat. [Tma, Ant]